Salin Artikel

DPR Minta Polisi Evaluasi Izin Kegiatan yang Kumpulkan Massa

Ia mengatakan, polisi mesti segera berkomunikasi dengan para panitia pelaksana agar kegiatan mereka dapat ditunda sementara di tengah upaya penanganan wabah virus corona di dalam negeri.

"Ke depan, saya meminta aparat kepolisian mengevaluasi semua izin kegiatan pengumpulan massa di seluruh daerah dan berkomunikasi dengan panitia pelaksana agar setidaknya menunda kegiatannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," kata Herman, Kamis (19/3/2020).

Herman pun menyampaikan keprihatinan atas upacara penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng yang digelar di Ruteng, Manggarai, NTT, hari ini.

Ia berharap panitia sepenuhnya mewaspadai pandemi virus corona dan telah menyiapkan upaya pencegahan agar penyebaran virus tidak meluas.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, diketahui telah meminta Keuskupan Ruteng menunda upacara itu.

"Tentu saya menyampaikan keprihatinan tersendiri. Saya berharap panitia pelaksana sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesehatan pengunjung acara tersebut," ujarnya.

Herman mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Doni demi memperkecil kemungkinan persebaran virus corona.

Herman memahami banyak acara yang sudah direncanakan dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum adanya wabah virus corona ini.

Selain upacara penahbisan Uskup Ruteng, ia menyinggung gelaran Ijtima Ulama Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan, yang kini telah dipastikan batal.

Dia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran diri agar virus corona tidak terus meluas.

"Saya paham bahwa kedua acara tersebut sudah dirancang sejak lama. Tapi, kita juga harus mengantisipasi perluasan penyebaran virus corona. Tentu saja tidak ingin adanya lonjakan penderita seperti yang dialami Malaysia selepas acara sejenis," ujar Herman.

Diberitakan, Keuskupan Ruteng, Manggarai, NTT, menggelar upacara penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng di Ruteng, Kamis (19/3/2020).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, telah meminta keuskupan Ruteng menunda upacara untuk mencegah penularan virus corona.

Hal tersebut disampaikan Doni dalam suratnya kepada Kardinal dan Bupati Manggarai. Namun, penahbisan tetap digelar hari ini.

Penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng juga disiarkan secara langsung di sejumlah akun Facebook.

Salah satunya di Facebook Komunikasi Sosial (Komsos) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), tampak acara penahbisan Mgr Siprianus Hormat.

Tampak begitu banyak umat Katolik yang sudah berkumpul dan mengikuti kegiatan.

Upacara misa penahbisan uskup dipimpin oleh Kardinal Suharyo dan diikuti sejumlah uskup dan biarawan serta biarawati.

Ijtima Dunia di Gowa

Selain itu, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, juga direncanakan ada kegiatan Ijtima Jamaah Tabligh Dunia pada 19-22 Maret 200.

Selain diikuti ribuan orang dari seantero Indonesia, ada ratusan warga negara asing (WNA) yang juga datang.

WNA yang sudah ada di lokasi acara berasal dari Malaysia, Thailand, Pakistan, India, Brunei, Timor Leste, Arab Saudi, Bangladesh, dan Filipina.

Istana Kepresidenan memastikan kegiatan tersebut dibatalkan. Pembatalan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan dan Forkopimda Sulsel.

"Berdasarkan keterangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Kakanwil Kementerian Agama Sulsel setelah berkoordinasi dengan Kapolri, Kapolda, dan Bupati Gowa, acara Ijtima Jamaah Tabligh resmi dibatalkan," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada wartawan, Kamis (19/3/2020).

Fadjroel pun memastikan bahwa peserta yang datang dari berbagai negara segera dipulangkan.

"Hari ini semua peserta akan dipulangkan dengan pengawalan melalui bandara dan pelabuhan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/19/12033621/dpr-minta-polisi-evaluasi-izin-kegiatan-yang-kumpulkan-massa

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke