Kompas.com - 18/03/2020, 17:35 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan, faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah belum melaksanakan lockdown dalam mengatasi wabah virus corona.

Menurutnya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dengan mengandalkan upah harian.

Jika kebijakan tersebut diambil, langkah itu dikhawatirkan akan mengganggu kehidupan mereka.

“Saudara-saudara sekalian sudah memahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian. Dan itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonominya tetap bisa berjalan,” kata Wiku saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19, Pelayanan Administrasi Kependudukan di Mimika Dilakukan Online

“Karena dengan lockdown orang akan di rumah semuanya, maka aktivitas ekonominya akan sulit untuk berjalan, dan itu secara ekonomi berbahaya. Maka dari itu kita belum masuk ke dalam situasi dan kebijakan seperti itu,” sambung dia.

Sebenarnya, tak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Ia mengatakan, kebijakan lockdown juga berdampak pada aspek sosial dan keamanan.

Dalam pandangannya, menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing adalah cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Jadi tindakan lockdown itu belum diambil pemerintah, karena lockdown itu artinya membatasi betulan satu wilayah atau daerah dan itu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan. Maka dari itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini. Kembali lagi, social distancing adalah yang paling efektif,” tuturnya.

Selain menjaga jarak, empat hal yang perlu dilakukan demi mencegah penyebaran virus yaitu, tidak berjabat tangan, cuci tangan, hindari kerumunan dan memakai masker di tempat ramai.

Lebih lanjut, pemerintah pun menganjurkan agar masyarakat tetap melakukan kegiatan tetapi dengan modifikasi agar ekonomi tetap bergerak dan penyebaran virus dapat dicegah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Nasional
Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X