Pilkada Diusulkan Ditunda akibat Corona, Bawaslu: Perlu Bicara dengan Banyak Pihak

Kompas.com - 18/03/2020, 17:25 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 diusulkan dapat ditunda untuk sementara waktu guna meminimalisasi dampak penyebaran virus corona.

Namun, menurut anggota Bawaslu M Afifuddin, penundaan pilkada serentak harus dipikirkan secara matang secara matang.

"Penundaan itu harus dibicarakn dengan banyak pihak. Perlu bicara dengan sisi penyelenggara teknis, pemerintah, dan DPR. Serta melihat kondisi terakhir hingga kondisi darurat sampai 29 Mei 2020," kata dia di Kantor Bawaslu, Rabu (18/3/2020).

Seperti diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 29 Mei 2020.

Baca juga: Dampak Corona, Bawaslu Gagas Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Pilkada lewat Video Call

Sementara, dalam kurun waktu tersebut, ada dua tahapan pilkada yang harus dilaksanakan yaitu verifikasi faktual berkas dukungan perseorangan (26 Maret-15 April) dan pencocokan dan penelitian dalam tahap pemutakhiran data (18 April-17 Mei).

Ia mengatakan, dua tahapan tersebut hanya dilakukan bagi daerah yang memiliki calon independen. Sementara, tidak semua daerah memiliki calon independen.

Kemudian, tahapan berikutnya yaitu masa kampanye yang meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan rapat umum yang akan dilangsungkan pada 11 Juli hingga 19 September 2020.

"Kalau ini mau kita atur, mumpung PKPU belum diatur, misalnya dengan menghindari proses tatap muka dan perjumpaan fisik. Intinya, pilkada ini untuk kemanusiaan, tapi dari sisi manusiawi harus kita pikirkan," ucapnya.

"Jadi secara komprehensif harus lihat apa yang jadi tantangan jika tahapan ini akan dilaksanakan, dalam pertemuan fisik," ujar Afifuddin.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Wabah Corona Tak Bikin Pilkada 2020 Berubah Jadwal

Sejauh ini, Bawaslu telah memberikan tiga rekomendasi kepada KPU terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Namun, rekomendasi itu diberikan sebelum muncul skenario perpanjangan masa tanggap darurat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Rekomendasi pertama yaitu KPU harus menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antarpenyelenggara pemilu dan masyarakat.

Kedua, membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah.

Terakhir, memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik, dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

UPDATE: Bertambah 3.448, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.731.652

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X