7 Bulan Jelang Pilkada, Bawaslu Lantik 31 Ribu Pengawas tingkat Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus mempersiapkan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Salah satu yang tengah dilakukan Bawaslu adalah merampungkan tahapan rekrutmen pengawas pemilu ad hoc di tingkat desa dan kelurahan.

"Untuk di Panwascam (panitia pengawas kecanatan) sudah selesai terbentuk dan saat ini kami sedang melakukan tahapan untuk pelantikan pengawas desa/kelurahan," kata Ketua Bawaslu Abhan melalui konferensi pers yang digelar di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada Butuh Revisi Undang-Undang

Abhan mengatakan, pihaknya telah selesai merekrut 46.352 pengawas tingkat desa/kelurahan untuk 270 wilayah yang menggelar Pilkada.

Dari jumlah itu, sebanyak 31.982 pengawas atau 69 persen dilantik pada Maret ini, terhitung sejak tanggal 13 hingga 20.

Sisanya, sebanyak 14.370 pengawas atau 31 persen akan dilantik pada bulan April mendatang.

Menurut Abhan, pelantikan dilakukan dalam periode waktu yang berbeda lantaran hal ini berkaitan dengan anggaran tiap-tiap kabupaten/kota.

"Jadi kabupaten/kota masing-masing ini tidak menganggarkan seragam masa kerja pengawas desa/kelurahan itu delapan bulan. Tapi ada yang kemampuannya enam bulan, ada yang tujuh bulan," ujar Abhan.

Abhan menlanjutkan, kabupaten/kota dengan anggaran pengawasan Pilkada yang lebih kecil akan melantik pengawas Pilkada kelurahan/desa sejak bulan April atau enam bulan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Wabah Corona Tak Bikin Pilkada 2020 Berubah Jadwal

"Kemudian yang kemampuan sampai pada 7 dan 8 bulan maka pengawas desa kelurahan bisa dilantik pada bulan Maret," kata Abhan.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 rencananya akan digelar di 270 wilayah di Indonesia yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.