Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/03/2020, 15:45 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19.

Adapun, aktivitas itu terutama terkait bekerja, belajar, juga beribadah.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor pada Senin (16/3/2020).

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi pengurangan penyebaran Covid-19," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah

Meski begitu, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tetap akan menghadirkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, aktivitas di rumah dapat dilakukan masyarakat dengan tenang.

"(Pemerintah) tetap mempertahankan pelayanan untuk masyarakat, baik itu kebutuhan pokok, layanan kesehatan, juga layanan publik lain," ujar Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa transportasi publik tetap berjalan secara normal.

Pemerintah pusat dan daerah akan memastikan layanan transportasi tetap melayani penumpang.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Pemerintah Harus Tetap Sediakan Pelayanan Transportasi

Dengan catatan, meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kreta api, bus kota, MRT, LRT, bus transjakarta," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi juga meyakinkan bahwa pemerintah akan mengupayakan agar tidak terjadi kerumunan atau kepadatan saat penumpang menggunakan transportasi publik.

Sebab, kerumunan itu dikhawatirkan bisa meningkatkan penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19.

"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportsi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya," kata Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com