Eks Penasihat: Pimpinan KPK Seolah Hanya "Event Organizer" Dewan Pengawas

Kompas.com - 04/03/2020, 15:02 WIB
Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/ RYANA ARYADITA UMASUGIMantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua sesuai aksi massa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua menyinggung keberadaan Dewan Pengawas KPK saat sidang pengujian Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/3/2020).

Dalam persidangan itu, Abdullah hadir sebagai saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Ia menyebut bahwa keberadaan Dewan Pengawas bisa menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

"Dengan ada dewan pengawas yang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mereka tidak tertakluk pada SOP, kode etik, dan peraturan kepegawaian, maka berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesempatan," kata Abdullah di hadapan majelis hakim MK.

Baca juga: Karyawan TVRI Sampaikan Petisi, Desak Empat Dewan Pengawas Mundur

Menurut Abdullah, pada UU KPK sebelum revisi, khususnya Pasal 21, disebutkan bahwa struktur KPK terdiri dari pimpinan, penasihat, dan pegawai KPK.

Sementara itu, pada UU KPK hasil revisi, strukturnya berubah menjadi dewan pengawas, pimpinan, lalu pegawai.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abdullah menilai, dengan struktur demikian, pimpinan KPK hanya menjadi event organizer yang berfungsi menjalankan tugas-tugas dan perintah dari dewan pengawas.

"Maka kemudian potensi pimpinan KPK menjadi sangat terganggu," ujar dia. 

Abdullah juga menyinggung tentang wewenang dewan pengawas.

Dalam UU KPK hasil revisi, disebutkan bahwa dewan pengawas berwenang menyusun kode etik dan melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik, baik yang dilakukan pimpinan maupun pegawai KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Nasional
Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Nasional
LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

Nasional
Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Nasional
Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X