Visa Umrah Ditangguhkan, PKS: Tak Cukup Hanya Memahami Keputusan Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf meminta Pemerintah Indonesia tidak hanya sekadar memahami keputusan Arab Saudi menangguhkan visa jemaah umrah Indonesia.

Hal itu dikatakannya karena dana bergulir pelaksanaan umrah dalam rentang waktu satu bulan nyaris menembus Rp 1 triliun.

"Saya khawatir, makanya saya dorong presiden supaya ada sebuah upaya ekstra agar kita bisa mempunyai percaya diri," ujar Bukhori saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Baca juga: PKS Minta Pemerintah Pressure Arab Saudi Terkait Penangguhan Visa Umrah Indonesia

Dia menegaskan bahwa hak jemaah umrah harus dilindungi kendati keputusan penangguhan tersebut menjadi kewenangan Arab Saudi.

Menurutnya, Arab Saudi tidak boleh egois dalam mengambil keputusan, sekalipun sampai saat ini Indonesia dilaporkan belum ditemukan satupun kasus corona.

"Jadi Arab Saudi tidak boleh membenarkan egoisnya sepanjang kita bisa meyakinkan dengan data-data yang kuat ini. Data yang kuat ini dijadikan pressure, tidak hanya sekadar kita memahami tetapi harus ada sebuah satu upaya konkrit," tegas dia.

Baca juga: Asosiasi Minta Jemaah Umrah yang Gagal Berangkat Tak Refund

Diberitakan sebelumnya, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abed Althgafi angkat bicara soal kebijakan pemerintah Saudi terkait penangguhan sementara ibadah umrah dan wisata bagi jemaah asal Indonesia.

Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia semata, tetapi 22 negara lain yang diduga telah terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19.

Menurut Essam, masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang ditangguhkan visanya bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang positif penyebaran virus Covid di wilayahnya.

Baca juga: Visa Jemaah yang Gagal Umrah Diupayakan Gratis

"Adapun larangan pemegang visa wisata untuk melaksanakan ibadah umrah dan berkunjung ke Masjid Nabawi, ini merupakan perpanjangan dari penangguhan semua visa umrah dari seluruh negara dan warga negara asing," kata Essam seperti dilansir Kompas.com dari akun Twitter resmi Kedubes Arab di Indonesia, Jumat (28/2/2020).

"Hal tersebut dilakukan untuk menjaga seluruh umat muslim dan umat manusia dari penyebaran virus tersebut," imbuh Essam.

Ia menegaskan bahwa tindakan pencegahan ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Baca juga: Buntut Larangan Arab Saudi, Kerugian Penyelenggara Umrah Diperkirakan Capai Rp 2,5 Triliun

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi.

"Di dalam butir dua ada beberapa negara, 23 negara (yang ditangguhkan), salah satunya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu kan belum (terinfeksi corona)," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Retno menilai, seharusnya Pemerintah Saudi dapat membuat pengecualian untuk Indonesia.

"Jadi, alasan bahwa mengani Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia," kata Retno.