PKS Minta Pemerintah Pressure Arab Saudi Terkait Penangguhan Visa Umrah Indonesia

Kompas.com - 01/03/2020, 15:34 WIB
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAAnggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf saat menghadiri forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengatakan, pemerintah memiliki modal untuk menekan Arab Saudi terkait keputusan penangguhan visa umrah jemaah Indonesia.

Modal tersebut antara lain hubungan antarpemerintah hingga relasi kepala negara yang baik.

 

"Kementerian maupun dirjen haji relatif cukup proaktif. Kemudian hubungan Arab Saudi dengan Indonesia kan relatif baik. Karena itu data dan fakta yang sudah kita lakukan secara baik ini harus dijadikan sebagai kapital untuk pressure," ujar Bukhori dalam forum diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (1/3/2020).

Bukhori menyatakan, seharusnya pemerintah tak hanya menerima begitu saja atas keputusan Arab Saudi.

Baca juga: Selesai Umrah, 2.698 Jemaah Kembali ke Tanah Air

Menurutnya, pemerintah harus melakukan desakan karena Arab Saudi tidak bisa semena-mena mengabaikan jemaah umroh Indonesia.

"Tidak hanya sekadar defence, pressure kepada Arab Saudi karena Arab Saudi tidak boleh semena-mena untuk kemudian mengabaikan hak-hak jemaah," tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abed Althgafi angkat bicara soal kebijakan pemerintah Saudi terkait penangguhan sementara ibadah umrah dan wisata bagi jemaah asal Indonesia.

Kebijakan ini tak hanya berlaku bagi Indonesia semata, tetapi 22 negara lain yang diduga telah terpapar virus corona jenis baru atau Covid-19.

Baca juga: Asosiasi Minta Jemaah Umrah yang Gagal Berangkat Tak Refund

Menurut Essam, masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang ditangguhkan visanya bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang positif penyebaran virus Covid di wilayahnya.

"Adapun larangan pemegang visa wisata untuk melaksanakan ibadah umrah dan berkunjung ke Masjid Nabawi, ini merupakan perpanjangan dari penangguhan semua visa umrah dari seluruh negara dan warga negara asing," kata Essam seperti dilansir Kompas.com dari akun Twitter resmi Kedubes Arab di Indonesia, Jumat (28/2/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X