Asosiasi Minta Jemaah Umrah yang Gagal Berangkat Tak 'Refund'

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Joko Asmoro berharap, jemaah yang yang gagal berangkat umrah karena kebijakan pelarangan umrah sementara oleh pemerintah Arab Saudi tidak meminta uangnya kembali pada biro perjalanan.

Sebab, pengembalian uang akan membuat semakin banyak pihak yang mengalami kerugian.

"Kita harap calon jemaah enggak refund. Karena proses itu malah merugikan semua pihak," kata Joko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2/2020).

Baca juga: Sebanyak 85 Jemaah Umrah Asal Riau Akan Dijemput ke Madinah

Menurut Joko, pengembalian uang bukanlah solusi untuk semua pihak. Terlebih uang juga tidak bisa dikembalikan secara penuh.

"Tidak bisa penuh sepenuhnya. Refund pasti ada biaya dan proses cukup lama. Ini beda, bukan kayak gagal berangkat seperti agen yang sebelumnya. Ini kan sebenarnya dananya ada di mitra," ujarnya.

Joko menegaskan, saat ini Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah tengah melakukan pemeriksaan penjadwalan keberangkatan ulang.

Diberitakan, kekhawatiran pemerintah Arab Saudi terhadap meningkatnya jumlah pengidap virus corona atau Covid-19 di seluruh dunia membuat pemerintah berbasis kerajaan itu mengambil langkah melarang seluruh kegiatan umrah dari warga negara yang diduga terjangkit virus corona untuk sementara waktu.

Bahkan, Indonesia yang hingga kini mengklaim belum ada satu pun warga negaranya yang positif virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu, turut menjadi satu dari 23 negara yang dilarang Arab Saudi untuk masuk.

Baca juga: Sempat Ketar-ketir Tak Bisa Masuk Mekah, Jemaah RI Asal Lampung Telah Selesaikan Umrah

Kompas.com melansir keterangan resmi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi melalui akun Twitter resmi mereka.

Selain umrah, larangan juga ditujukan bagi warga yang ingin menuju Masjid Nabawi maupun yang hendak melakukan kunjungan wisata lainnya.

Pemerintah Saudi menyebut, langkah yang dilakukan negaranya sebagai sebuah antisipasi tertinggi, guna mendukung langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dalam memberantas dan mencegah penyebaran virus ini.