Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Kompas.com - 27/02/2020, 17:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyadari adanya pandangan negatif dari masyarakat akibat status mantan caleg PDI-P Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini.

Nawawi meyakini, ditangkapnya Harun Masiku akan mengurangi sinisme publik dan menjawab setengah persoalan yang dihadapi KPK saat ini.

"KPK betul-betul, sangat-sangat serius mencari Harun Masiku ini karena itu jawaban dari segala sinisme orang terhadap KPK. Kami bahkan berpikir bahwa paling tidak 50 persen persoalan yang dihadapi KPK ini akan terjawab kalau Harun Masiku ditangkap," kata Nawawi di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca juga: Ditanyai soal Keberadaan Harun Masiku, Hasto: Silakan Tanya KPK

Nawawi pun mengaku khawatir ketika terdapat spekulasi bahwa Harun telah tewas ditembak sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman.

"Saya khawatir kenapa, karena saya tidak bisa memberikan 50 persen jawaban KPK ini ketika saya gagal untuk membawa Harun Masiku ke KPK," ujar Nawawi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango saat berkunjung ke Menara Kompas, Kamis (27/2/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango saat berkunjung ke Menara Kompas, Kamis (27/2/2020).

Nawawi kembali menegaskan, KPK sangat serius memburu tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR itu.

Dewan Pengawas, kata Nawawi, juga tidak menghambat upaya tersebut.

Nawawi mengatakan, salah satu penghambat dalam mencari Harun adalah kesulitan untuk menyadap karena Harun diduga sudah tidak menggunakan telepon genggam.

"Kita sangat sulit untuk menyadap yang pakai benang-benang itu pak ya, kaleng dua dihadapkan lalu pakai benang, rasanya tidak bisa disadap alat KPK yang begitu canggih," kata Nawawi berseloroh.

Baca juga: Tanya Keberadaan Harun Masiku ke Yasonna, Benny: Ada Spekulasi Sudah Ditembak

Nawawi menambahkan, hal serupa juga berlaku dalam upaya mencari eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi yang merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

"Kita sangat serius, berulang kali kami komunikasi terus dengan Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, saya berkomunikasi dengan beliau dan beliau menunjukkan juga keseriusan dalam membantu kami," kata Nawawi.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Baca juga: KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK sendiri hingga kini belum mengetahui keberadaan Harun. Harun disebut terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu, dua hari sebelum operasi tangkap tangan terhadap Wahyu dan tersangka lainnya.

Harun kemudian dikabarkan telah tiba kembali di Jakarta pada Selasa (7/1/2020), sehari setelahnya. Namun, hal ini dibantah oleh pihak Kemenkumham, termasuk Menkumham Yasonna Laoly.

Kemenkumham baru mengakui Harun telah berada di Indonesia pada Rabu (22/1/2020). Pihak Imigrasi berdalih, kedatangan Harun terlambat diketahui karena ada kelambatan di Bandara Soekarno-Hatta sehingga informasi kedatangan Harun tak tercatat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com