KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Kompas.com - 19/02/2020, 21:12 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengakui cukup kesulitan dalam mencari keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan eks caleg PDI-P Harun Masiku yang berstatus buron.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK sulit melacak keberadaan Nurhadi dan Harun karena keduanya diduga sudah tidak menggunakan telepon genggam lagi.

"Jika seseorang menggunakan HP itu sangat mudah sekali atau menggunakan media sosial aktif mudah sekali, faktanya kan tidak seperti itu," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Harun Masiku Jadi Buron KPK, Laode: Kalau di Indonesia, Harusnya Sudah Ditangkap

Ali menuturkan, KPK tetap berusaha mencari dua buronan tersebut dan terus menyerap informasi mengenai lokasi keduanya yang disampaikan masyarakat.

Ia mengatakan, penyidik juga akan menelusuri informasi dari Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang menyebut Nurhadi berada di sebuah apartemen mewah di Jakarta.

"Pasti, penyidik pasti menelusuri itu bahkan tidak hanya saty empat, tiga bahkan lebih dari tiga tempat. Kalau info yang di Jakarta, itu hanya salah satunya," kata Ali.

Baca juga: Harun Masiku Sebulan Lebih Buron, ICW: Lima Pimpinan KPK Pantas Disalahkan!

Meski demikian, Ali enggan mengungkap daerah mana saja yang sudah disambangi dalam upaya mencari Harun dan Nurhadi.

"Memang sampai malam hari ini belum mendapatkan atau belum bisa menangkap dari para tersangka, namun terus kami melakukan pemantauan kepada para tersangka," kata Ali.

Seperti diketahui, Harun merupakan buron tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024.

Sedangkan, Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto merulakan buron tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik

Nasional
Covid-19 per 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 per 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan 'Online' sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional
Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Nasional
Menkominfo Berharap Aplikasi 'Peduli Lindungi' Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Menkominfo Berharap Aplikasi "Peduli Lindungi" Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X