Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Kompas.com - 25/02/2020, 19:50 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman meminta WNI di Kapal Diamond Princess yang menjadi epicentrum baru penyebaran virus corona bersabar. Ia memastikan pemerintah akan mengevakuasi mereka sesegera mungkin.

"Kami berpesan, agar sedikit bersabar karena pemerintah akan menjemput segera. Keputusan politik sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Selasa (25/2/2020).

Baca juga: WNI di Diamond Princess Merasa Dibunuh Perlahan, Ini Respons Menkes

Ia menambahkan pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah teknisnya, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Fadjroel juga menambahkan pihak KBRI Tokyo dan Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan WNI di Kapal Diamond Princess. Ia juga menyatakan pemerintah telah menyediakan logistik bagi mereka.

Fadjroel memastikan pemerintah memberi perlakuan yang sama antara WNI di Wuhan, China dengan WNI di Kapal Diamond Princess.

"Perlakuan sama terhadap WNI yang terdampak virus corona juga berlaku baik yang di Provinsi Hubei, kapal Diamond Princess, maupun yang berada kapal World Dream," kata Fadjroel.

Baca juga: Belum Ada Kepastian Pemulangan WNI Kru Kapal Diamond Princess, Kemenkes Minta Dimaklumi

"Tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan pemerintah. Dan itu keputusan politik yang sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo," lanjut dia.

Kru kapal Diamond Princess asal Indonesia minta segera dijemput Kru kapal Diamond Princess asal Indonesia minta segera dijemput

Diberitakan, kru kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang, meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan evakuasi.

Mereka berharap pemerintah menjemput tidak menggunakan kapal laut karena akan memakan waktu dua pekan perjalanan.

"Kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kami yang berada di Diamond Princess di Yokohama sudah sangat takut, ibaratnya dibunuh pelan-pelan," ungkap salah satu kru.

Pada Kamis (20/2/2020) lalu, pemerintah memang sudah mendiskusikan terkait evakuasi lewat jalur laut. Kapal yang akan digunakan adalah kapal medis milik Angkatan Laut RI, yaitu KRI Dr Soeharso.

Kapal tersebut kini berada di dermaga Komando Armada Dua (Koarmada II) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Kepada ABC Indonesia, Sasa, salah satu kru kapal, mengungkapkan bahwa negara lain sudah memberikan kepastian evakuasi.

Baca juga: Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah belum dapat menentukan waktu pemulangan 78 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru Kapal Pesiar Diamond Princess.

Menurut Achmad, pemulangan ini bukan sebuah hal yang mudah. Oleh karenanya ia meminta masyarakat untuk maklum.

"Jadi sampai sekarang kita belum dapat kepastian kapan (WNI kru Kapal Pesiar Diamond Princess) akan dijemput," kata Achmad saat konferensi pers melalui video telekonferensi yang di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2020).

"Kita maklumi karena ini bukan sesuatu yang mudah," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com