Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pemulangan WNI dari Diamond Princess, Mahfud: Teknisnya Diatur Kemenkes-Kemenlu

Kompas.com - 24/02/2020, 20:28 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kapal Pesiar Diamond Princess di Perairan Yokohama, Jepang.

"Kalau yang Jepang pada prinsipnya itu akan dipulangkan, akan dijemput. Itu sudah resmi pernyataan presiden," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Lebih lanjut mengenai rencana pemulangan ini, kata dia, teknisnya akan diatur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu teknisnya akan di atur menteri kesehatan bersama kementerian luar negeri," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Evakuasi WNI di Kapal World Dream ke Kepulauan Seribu DKI

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan, warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi virus corona di kapal pesiar Diamond Princess telah mendapatkan perawatan dari pemerintah setempat.

Menurut Terawan, sampai saat ini sudah ada sembilan WNI di kapal pesiar itu yang positif terkena virus corona dan mendapatkan perawatan di rumah sakit Jepang.

"WNI yang kena kan juga dirawat oleh pemerintah Jepang, yang sembilan orang itu," ujar Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Pada Rabu pekan lalu, pihak Kemenlu menyebutkan, hanya empat orang WNI di kapal Diamond Princess yang sudah positif virus corona.

Empat WNI itu dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni di Chiba dan Tokyo.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah membenarkan bahwa WNI di Jepang yang positif virus corona telah bertambah dari empat menjadi sembilan orang.

Baca juga: Pemprov DKI Sosialisasi ke Warga Terkait Observasi WNI ABK World Dream di Pulau Sebaru

Meski jumlah WNI yang positif corona terus bertambah, Terawan menegaskan, pemerintah tak mau gegabah dan terburu-buru.

Pemerintah ingin memastikan terlebih dahulu langkah penjemputan 78 WNI yang menjadi kru kapal pesiar tersebut tidak menyebabkan penyebaran virus corona di tanah air.

Apalagi sampai saat ini Indonesia masih bebas dari virus corona yang pertama kali muncul di Hubei, China itu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com