Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Kompas.com - 21/02/2020, 20:05 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, sebanyak 160 bakal pasangan calon (paslon) kepala daerah berpotensi maju dari calon perseorangan atau independen dalan Pilkada 2020 tingkat kabupaten/kota.

"Jadi jumlah kabupaten/kota yang berpotensi ada calon peseorangan itu ada di 160 kabupaten/kota atau setara dengan 61,30 persen. Dengan rincian ada di 136 kabupaten dan 24 kota," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Data tersebut, kata Arief, berdasarkan pemantauan dari 261 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020.

"Hingga Kamis (20/2/2020) pukul 20.13 tercatat 160 paslon calon kepala daerah yang sudah meminta username dan password untuk bisa mengisi Sistem Informasi Pencalonan (Silon)," ucap Arief.

Baca juga: KPU Minta Kemendagri Desak Pemda Segera Cairkan Dana Pilkada

Untuk diketahui, aplikasi Silon KPU digunakan bakal paslon yang maju dari jalur independen untuk mengunggah data syarat dukungan.

Meski demikian, Arief belum bisa memastikan apakah 160 bakal paslon kepala daerah itu betul-betul maju dari jalur independen atau tidak.

Pasalnya, kesempatan penyerahan dukungan untuk bakal paslon dari jalur independen masih dibuka hingga Minggu (23/2/2020).

"Kami masih tunggu sampai tanggal 23 Februari apakah 160 bakal paslon itu nanti akan betul-betul mengisi dukungan di silon dan menyerahkan dukungan ke kantor KPU," ujar Arief.

Baca juga: Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Seperti diketahui, bakal calon kepala daerah yang hendak maju melalui jalur perseorangan harus mengantongi dukungan dari masyarakat dengan jumlah minimal yang sudah ditentukan.

"Belum pendaftaran, ini hanya sebagai satu langkah, satu tahapan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan agar dia bisa mengikuti pendaftaran nanti pada bulan Juni," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Antisipasi Klaster Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Daerah Destinasi Wisata untuk Siap Siaga

Nasional
Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Jokowi Berterima Kasih kepada Putra Mahkota Abu Dhabi soal Nama Jalan

Nasional
RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Nasional
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Nasional
Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Nasional
Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Nasional
Permohonan Uji Materi UU MK Bertambah, Pemohon Persoalkan Hakim yang Belum Berusia 55 Tahun

Permohonan Uji Materi UU MK Bertambah, Pemohon Persoalkan Hakim yang Belum Berusia 55 Tahun

Nasional
Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X