Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 21/02/2020, 19:25 WIB
Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020) KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANYusril Ihza Mahendra saat ditemui di Bogor, Minggu (26/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai wajar ada kesalahan pengetikan dalam Pasal 170 omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Dalam pasal itu disebutkan pemerintah bisa membatalkan UU melalui Peraturan Pemerintah (PP).

"Jadi memang mungkin karena ketergesa-gesaan keterbatasan waktu ya sehingga ada pasal-pasal yang terlewatkan seperti itu. Lumrah saja terjadi sebenarnya," kata Yusril di Universitas Yarsi, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Yusril mengatakan kesalahan semacam itu masih bisa diperbaiki.

Baca juga: Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Namun, pemerintah juga harus memberi penjelasan pada DPR terkait kesalahan tulisan tersebut.

"Maka pada waktu nanti dibahas oleh DPR pada waktu sidang pertama itu, pemerintah membacakan dan menjelaskan bahwa ada pasal-pasal yang di drop dan dirumuskan ulang itu akan disusulkan untuk dibahas bersama-sama dengan DPR," ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terlepas dari kesalahan itu, Yusril menegaskan pada tatanan kenegaraan Indonesia, PP tidak bisa membatalkan sebuah UU.

"Tidak bisa, PP itu tidak mungkin merubah undang-undang kalau undang-undang hanya bisa diubah dengan UU atau perppu," jelas Yusril.

Baca juga: Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Seperti diketahui, dalam pasal 170 ayat 1 BAB XIII RUU Omnibus Cipta Kerja, pemerintah memiliki kewenangan mencabut UU melalui PP dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja.

Tidak hanya itu, Presiden juga memiliki kewenangan mencabut Perda yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu termaktub pada Pasal 251 di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menggantikan Pasal 251 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

Baca juga: Wapres Maruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kesalahan ketik pada draf omnibus law RUU Cipta Kerja hanya terjadi di satu pasal saja.

Di mengatakan kesalahan ketik itu akan diperbaiki.

"Di mana kok banyak? Enggak ada banyak (kesalahan ketik). Kalau yang salah ketik itu hanya satu, cuma pasal 170. Itu memang harus diperbaiki," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (18/2/2020) petang.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Nasional
UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kata Istana Soal Calon Panglima TNI Baru

Ini Kata Istana Soal Calon Panglima TNI Baru

Nasional
Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca PTM dan Pembukaan Mal

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca PTM dan Pembukaan Mal

Nasional
KPU akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

Nasional
Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

Nasional
UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 381.253 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 28 September: Ada 381.253 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.057, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.211.460

UPDATE: Bertambah 2.057, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.211.460

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.