Wahyu Setiawan Tersangka, Ketua KPU Ingatkan Jajarannya soal Independensi

Kompas.com - 18/02/2020, 16:57 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengingatkan jajaran KPU daerah untuk menjaga independensi.

Arief merasa perlu mengingatkan hal ini pasca Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka suap saat masih menjabat sebagai komisioner KPU.

"Saya mengingatkan kepada mereka, KPU adalah lembaga yang nasional, tetap dan kemandirian itu harus dijaga," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Wahyu Setiawan Tersangka, Arief Budiman Yakin Masih Banyak yang Percaya KPU

Arief mengatakan, kemandirian bisa ditunjukkan dari kebijakan dan keputusan yang dibuat KPU.

Ia meminta supaya jajaran KPU daerah tak melayani "pesanan" dari pihak lain, atau tergiur iming-iming yang mungkin saja ditawarkan oknum.

Untuk menjaga kemandirian itulah, Arief meminta KPU daerah bekerja secara transparan.

"Publik bisa mengakses, bisa melihat, bisa tahu apa kebijakan yang diambil KPU, jangan bekerja dengan cara tertutup," ujar dia.

Baca juga: Pengganti Wahyu Setiawan Sudah Disetujui DPR, KPU Tunggu Pelantikan di Istana

Selain itu, Arief juga meminta jajaran KPU daerah bekerja secara profesional. Artinya, jika muncul persoalan yang berkaitan dengan pemilu, harus diselesaikan menggunakan perspektif undang-undang pemilu.

Terakhir, Arief juga meminta KPU daerah untuk menjaga integritas mereka. Apalagi, dalam waktu dekat 270 daerah akan melaksanakan Pilkada.

"Benar dibilang benar, salah dibilang salah. Harus dikerjakan sesuai aturannya," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Baca juga: DPR Setuju I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Jadi Komisioner KPU Gantikan Wahyu Setiawan

Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain menetapkan Wahyu dan Harun, dalam kasus ini KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta bernama Saeful.

Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap. Sementara Harun dan Saeful disebut sebagai pihak yang memberi suap.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Wapres Sebut Pemerintah Telah Berupaya Percepat Perizinan dengan Teknologi Digital

Nasional
Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Wapres Berharap Pembangunan Perumahan MBR Gunakan Skema Padat Karya

Nasional
KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

KPK Amankan 8 Unit Sepeda dari Rumah Dinas Edhy Prabowo, Diduga Hasil Suap

Nasional
Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Wapres Minta Pengembang Perumahan Jaga Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Ditangkap Penyidik Bareskrim Kamis Subuh, Ustaz Maaher Berstatus Tersangka

Nasional
Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Jokowi: Kerja Keras 9 Bulan Atasi Pandemi dan Ekonomi Mulai Buahkan Hasil

Nasional
Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Sentra Gakkumdu Terima 3.814 Laporan dan Temuan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X