Kompas.com - 18/02/2020, 16:22 WIB
Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui bahwa penetapan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka suap menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaganya.

Namun, Arief yakin bahwa masih banyak yang sampai saat ini percaya terhadap kinerja KPU.

"Tentu apa yang terjadi di KPU kami tidak memungkiri itu mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KPU. Tetapi saya meyakini masih jauh lebih banyak yang percaya terhadap KPU," kata Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Keyakinan Arief itu didasari dari hasil survei yang dilakukan sejumlah media mengenai kepercayaan publik terhadap KPU.

Baca juga: Pengganti Wahyu Setiawan Sudah Disetujui DPR, KPU Tunggu Pelantikan di Istana

Arief mengklaim, meski mengalami penurunan, survei tentang kepercayaan publim terhadap KPU masih terbilang tinggi.

"Kalau dulu kepercayaannya itu selalu di atas 80 persen, yang terakhir saya baca di beberapa tempat itu menurun tapi masih di atas 70 persen," ujar Arief.

Meski mengalami penurunan perolehan kepercayaan, Arief memastikan, penetapan Wahyu sebagai tersangka suap tak berkaitan dengan kebijakan yang dibuat KPU.

Menurut Arief, kebijakan yang dibuat oleh pihaknya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak terpengaruh karena ada tekanan, ada intervensi, bahkan mungkin karena ada gratifikasi, itu tidak beri pengaruh akan keputusan atau kebijakan KPU," kata Arief.

Baca juga: DPR Setuju I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi Jadi Komisioner KPU Gantikan Wahyu Setiawan

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain menetapkan Wahyu dan Harun, dalam kasus ini KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta bernama Saeful.

Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap. Sementara Harun dan Saeful disebut sebagai pihak yang memberi suap.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Cerita Ganjar Ajak Ombudsman OTT di Jateng

Nasional
Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Kapolri: Binasakan Saja Polisi Terlibat Narkoba jika Tak Bisa Dibina

Nasional
Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Moeldoko: Siapa Pun yang Nekat Korupsi Pasti Disikat

Nasional
Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Novel Baswedan, Tokoh Antikorupsi dengan Elektabilitas Tertinggi Versi Survei KedaiKOPI

Nasional
Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Tata Cara dan Syarat Daftar Nikah Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadhan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadhan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X