Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/02/2020, 16:39 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan 78 anak buah kapal Diamond Princess yang dikarantina di perairan Yokohama, Jepang, akibat virus corona, tak akan diobservasi lagi di Tanah Air bila dinyatakan sehat oleh otoritas kesehatan Jepang.

Karenanya, ia berharap pemerintah Jepang selaku penanggung jawab karantina memberikan sertifikat yang menyatakan 78 ABK tersebut sehat.

"Kami butuh sertifikasi. Sehingga kalau di sini nanti sehat dan baik, ngapain diobservasi lagi? Sudah cukup kalau sehat," kata Terawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: 78 WNI di Kapal Diamond Princess Dikarantina hingga 19 Februari

Dengan dikeluarkannya sertifikat sehat, pemerintah juga bisa menyosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bisa diterima dengan baik di lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan demikian tak ada diskriminasi bagi 78 ABK tersebut.

Ia pun bakal mengecek langsung dan menjemput 78 (ABK) tersebut jika sudah ada keterangan sehat dan negatif terinfeksi virus corona.

Namun, ia masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri sebab ada protokol internasional yang harus dijalankan.

"Kebetulan saya bersama protokoler Kemenlu, kita tunggu hasil PCR-nya. Hasil pemeriksaannya. Kalau itu negatif, saya juga akan ke sana. Mengecek dan juga menjemputnya. Menkes yang ke sana," ujar Terawan.

"Tapi saya koordinasi dulu diperkenankan enggak secara protokoler kenegaraan. Karena kita selalu menghargai hubungan antarnegara. Namun pemerintah bertanggung jawab semuanya dan kita akan menunggu hasil yang akan dilaporkan oleh Kemenkes Jepang," lanjut dia.

WNI yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess hingga kini masih dinyatakan dalam kondisi sehat.

Ke-78 WNI itu sebelumnya ikut dikarantina, setelah 10 orang penumpang kapal tersebut dinyatakan positif terjangkit virus corona jenis baru (COVID-19).

"Untuk menjaga komunikasi, KBRI Tokyo telah membentuk Whatsapps group dengan para kru WNI dan memberikan bantuan logistik berupa vitamin," tulis keterangan resmi seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (13/2/2020).

Kemenlu juga telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk memanggil dua perusahaan manning agency (agensi awak kapal) yang memberangkatkan para kru WNI untuk memastikan perlindungan mereka.

"Kemenlu juga telah menghubungi keluarga kru WNI untuk menginformasikan perkembangan terakhir,” imbuh keterangan tersebut.

Baca juga: Kisah WNI yang Dikarantina di Kapal Pesiar di Jepang: Minta Penolak Masuk Angin hingga Mie Instan

Apabila tidak ada perkembangan lain, para WNI tersebut akan menjalani masa karantina hingga 19 Februari 2020.

Sebelumnya, kapal yang mengangkut 3.711 orang termasuk 1.045 orang kru kapal itu dikarantina oleh Pemerintah Jepang di perairan Yokohama sejak 3 Februari 2020.

Pada 8 Februari, Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan ada 64 orang di kapal tersebut yang positif COVID-19.

Sebelum tiba di Yokohama, kapal ini sudah berhenti di sejumlah negara, antara lain Vietnam, Taiwan, serta Pelabuhan Kagoshima di Pulau Kyushu dan Pelabuhan Naha di Okinawa, Jepang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Surya Darmadi: Cari 100 Pelaku, Utang Negara Rp 7.700 Triliun Lunas

Nasional
Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Demokrat Ungkap Isi Pertemuan AHY-Surya Paloh

Nasional
Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan 'Dirumahsakitkan'

Hasyim Asy'ari Pastikan Anggota KPU RI Siap Hadiri Sidang DKPP Terkait Kasus Ucapan "Dirumahsakitkan"

Nasional
Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Chuck Putranto Bersikap Kesatria Akui Kesalahan di Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Soal Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua KPU Singgung UUD 1945

Nasional
Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Jaksa Sebut Baiquni Wibowo Pantas Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Brigadir J

Nasional
Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Tiba di Sidoarjo, Jokowi Hadiri Peringatan Satu Abad NU Besok

Nasional
Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Jaksa Bantah Argumen Irfan Widyanto Soal Izin Ambil DVR CCTV Dekat TKP Kasus Brigadir J

Nasional
Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Ketua Komisi II Pertanyakan Munculnya Isu Penghapusan Jabatan Gubernur di Tengah Berjalannya Tahapan Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.