Wapres Ma'ruf Amin Minta Khatib Punya Komitmen Kebangsaan

Kompas.com - 14/02/2020, 17:14 WIB
Wapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para khatib atau penceramah salat Jumat turut memiliki komitmen kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Khatib Indonesia dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Khatib punya komitmen kebangsaan karena kita berada dalam sistem kenegaraan," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jadi Khatib di Istiqlal, Yusuf Mansur Berharap Umat Islam Bersatu Kembangkan Potensi Ekonomi

Ia mengatakan, dakwah harus berada dalam bingkai kenegaraan dan kebangsaan.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia sudah memiliki komitmen sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar negara.

"Karena itu, maka dalam perspektif Islam, artinya kesepakatan, titik temu. Kalau tidak ada itu, tidak terjadi NKRI sehingga Pancasila, NKRI adalah kesepakatan. Saya sebutnya negara kesepakatan," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata Wapres Ma'ruf Amin, dalam tatanan kebangsaan ini, siapapun tidak boleh membawa sistem lain selain NKRI.

Baca juga: Khatib yang Sampaikan Ceramah Politik Saat Shalat Id Minta Maaf

Apalagi, khatib memiliki peranan penting karena ceramahnya didengar dan berpotensi untuk mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan bertindak masyarakat.

"Karena itu khatib omongannya betul-betul harus bawa kemaslahatan, kemanfaatan, perbaikan untuk dunia dan agamanya," kata dia.

Bimbingan, arahan dan pembekalan kepada khatib-khatib ini perlu dilakukan agar yang mereka sampaikan memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mereka perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: MUI Imbau Khatib Tak Ceramah soal Politik hingga Ada Putusan MK

Sementara itu, Ketua Ikatan Khatib Indonesia M. Ramdhan Rasyid mengatakan, pihaknya ingin agar para khatib memiliki wawasan yang luas dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

"Para khatib perlu diperhatikan karena mereka adalah orang yang didengar ucapannya oleh banyak orang," kata dia.

Beberapa program unggulan, yakni Akademi Khotib Indonesia untuk membina para khatib untuk menjadi khatib yang unggul, cinta kebangsaan dan tidak mempertentangkan Islam dengan kebangsaan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X