Kompas.com - 14/02/2020, 17:14 WIB
Wapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat memberikan keterangan pers di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para khatib atau penceramah salat Jumat turut memiliki komitmen kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Khatib Indonesia dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Khatib punya komitmen kebangsaan karena kita berada dalam sistem kenegaraan," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jadi Khatib di Istiqlal, Yusuf Mansur Berharap Umat Islam Bersatu Kembangkan Potensi Ekonomi

Ia mengatakan, dakwah harus berada dalam bingkai kenegaraan dan kebangsaan.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia sudah memiliki komitmen sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar negara.

"Karena itu, maka dalam perspektif Islam, artinya kesepakatan, titik temu. Kalau tidak ada itu, tidak terjadi NKRI sehingga Pancasila, NKRI adalah kesepakatan. Saya sebutnya negara kesepakatan," ujar Ma'ruf.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, kata Wapres Ma'ruf Amin, dalam tatanan kebangsaan ini, siapapun tidak boleh membawa sistem lain selain NKRI.

Baca juga: Khatib yang Sampaikan Ceramah Politik Saat Shalat Id Minta Maaf

Apalagi, khatib memiliki peranan penting karena ceramahnya didengar dan berpotensi untuk mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan bertindak masyarakat.

"Karena itu khatib omongannya betul-betul harus bawa kemaslahatan, kemanfaatan, perbaikan untuk dunia dan agamanya," kata dia.

Bimbingan, arahan dan pembekalan kepada khatib-khatib ini perlu dilakukan agar yang mereka sampaikan memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mereka perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: MUI Imbau Khatib Tak Ceramah soal Politik hingga Ada Putusan MK

Sementara itu, Ketua Ikatan Khatib Indonesia M. Ramdhan Rasyid mengatakan, pihaknya ingin agar para khatib memiliki wawasan yang luas dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

"Para khatib perlu diperhatikan karena mereka adalah orang yang didengar ucapannya oleh banyak orang," kata dia.

Beberapa program unggulan, yakni Akademi Khotib Indonesia untuk membina para khatib untuk menjadi khatib yang unggul, cinta kebangsaan dan tidak mempertentangkan Islam dengan kebangsaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 28 November Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.