Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Amin Minta Khatib Punya Komitmen Kebangsaan

Kompas.com - 14/02/2020, 17:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para khatib atau penceramah salat Jumat turut memiliki komitmen kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi Khatib Indonesia dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).

"Khatib punya komitmen kebangsaan karena kita berada dalam sistem kenegaraan," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Baca juga: Jadi Khatib di Istiqlal, Yusuf Mansur Berharap Umat Islam Bersatu Kembangkan Potensi Ekonomi

Ia mengatakan, dakwah harus berada dalam bingkai kenegaraan dan kebangsaan.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia sudah memiliki komitmen sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar negara.

"Karena itu, maka dalam perspektif Islam, artinya kesepakatan, titik temu. Kalau tidak ada itu, tidak terjadi NKRI sehingga Pancasila, NKRI adalah kesepakatan. Saya sebutnya negara kesepakatan," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, kata Wapres Ma'ruf Amin, dalam tatanan kebangsaan ini, siapapun tidak boleh membawa sistem lain selain NKRI.

Baca juga: Khatib yang Sampaikan Ceramah Politik Saat Shalat Id Minta Maaf

Apalagi, khatib memiliki peranan penting karena ceramahnya didengar dan berpotensi untuk mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan bertindak masyarakat.

"Karena itu khatib omongannya betul-betul harus bawa kemaslahatan, kemanfaatan, perbaikan untuk dunia dan agamanya," kata dia.

Bimbingan, arahan dan pembekalan kepada khatib-khatib ini perlu dilakukan agar yang mereka sampaikan memberikan manfaat bagi orang lain sehingga mereka perlu dilakukan sertifikasi.

Baca juga: MUI Imbau Khatib Tak Ceramah soal Politik hingga Ada Putusan MK

Sementara itu, Ketua Ikatan Khatib Indonesia M. Ramdhan Rasyid mengatakan, pihaknya ingin agar para khatib memiliki wawasan yang luas dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

"Para khatib perlu diperhatikan karena mereka adalah orang yang didengar ucapannya oleh banyak orang," kata dia.

Beberapa program unggulan, yakni Akademi Khotib Indonesia untuk membina para khatib untuk menjadi khatib yang unggul, cinta kebangsaan dan tidak mempertentangkan Islam dengan kebangsaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com