Politikus Demokrat Sebut Korupsi Jiwasraya Kejahatan Kerah Putih

Kompas.com - 14/02/2020, 17:03 WIB
Ketua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua DPP PD Didik Mukrianto di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, kasus gagal bayar polis nasabah dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masuk kategori kejahatan kerah putih.

"Kalau saya bilang ya, Jiwasraya ini adalah white color crime," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Baca juga: Kejagung: Kerugian Sementara Akibat Kasus Jiwasraya Bertambah Jadi Rp 17 Triliun

Didik menjelaskan, kasus korupsi Jiwasraya masuk dalam kategori kejahatan kerah putih karena dilakukan dengan terorganisir oleh perusahaan plat merah tersebut serta melihat orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Karena kalau melihat korbannya, melihat lembaganya, kemudian cara dan jumlahnya, siapa yang terlibat, kemarin juga beberapa orang pemberitaan, kemudian menyampaikan bahwa ada lingkaran kekuasaan yang bermain di kasus Jiwasraya," ujar dia.

Baca juga: Nasabah Jiwasraya Akan Mengadu ke DPR

Berdasarkan hal itu, Didik mengatakan, kasus korupsi Jiwasraya hanya bisa diselesaikan dengan membentuk panita khusus ( pansus) agar pihak-pihak yang terlibat bisa langsung dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Siapapun yang terindikasi maupun ada info ada hubungannya secara tidak langsung bisa kita panggil kita panggil klarifikasi," lanjut dia.

Seperti diketahui, DPR sudah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) di tiga komisi, yaitu Komisi III, VI dan IX untuk menuntaskan kasus korupsi Jiwasraya.

Baca juga: BPK Sebut OJK Berpotensi Diperiksa Terkait Kasus Jiwasraya

Namun, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap mengajukan pembentukan Pansus dengan menggunakan hak angket kepada pimpinan DPR.

Adapun hingga saat ini, pimpinan DPR belum memutuskan membawa usulan Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat itu ke rapat paripurna guna meminta persetujuan seluruh fraksi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Nasional
Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Nasional
Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Nasional
Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Nasional
Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Nasional
Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasional
MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

MA Larang Wartawan Ambil Gambar saat Sidang, YLBHI: Memperparah Mafia Peradilan

Nasional
Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Menurut KPU, Ini Model Pemilu Serentak yang Tak Efektif dan jadi Beban

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umrah Dilakukan

Pemerintah Arab Saudi Diminta Jelaskan Sampai Kapan Pembatasan Umrah Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X