Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Panggil Menkumham Terkait Kerusuhan di Rutan Kabanjahe

Kompas.com - 13/02/2020, 17:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kerusuhan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabanjahe di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Nanti pada 24 Februari kami akan rapat dengan Menkumham, tentu karena saya yang memimpin nanti akan saya pertanyakan tentang persoalan ini," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Desmond mempertanyakan pengawasan pihak Rutan Kabanjahe. Sebab, Menkumham Yasonna Laoly pernah menyampaikan, akan menempatkan orang-orang yang mumpuni di rutan dan lapas.

"Ternyata kebijakan itu sampai hari ini tidak dilakukan. Pertanyaannya, apakah kerusuhan ini karena memang ketidakmampuan sipir dalam menangani penghuni atau memang ada sistem yang tidak baik di situ," ujarnya.

Baca juga: Penghuni Rutan Klas I Makassar Over Kapasitas, Ini Cara agar Tak Ricuh Seperti di Rutan Kabanjahe

Lebih lanjut, Desmond mengatakan, peristiwa kerusuhan tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Namun, ia meminta aparat untuk menyelidiki penyulut dari kerusuhan tersebut.

"Kerusuhan itu sesuatu yang biasa, tinggal penyulutnya itu ada apa?" kata politisi Partai Gerindra itu.

Kerusuhan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabanjahe di Jalan Bhayangkara, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terjadi pada Rabu (12/2/2020) sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam kerusuhan itu, seluruh napi sudah dievakuasi ke Polres Karo dan tidak ada korban jiwa.

Baca juga: Rutan Kabanjahe di Sumut Rusuh, Tahanan Dievakuasi

Kepala Rutan Kelas II B Kabajahe, Simon Bangun mengatakan, aksi pembakaran dan lempar batu yang dilakukan warga rutan tersebut agar mereka bisa melarikan diri.

"Mereka bikin sensasi, bakar-bakar tujuannya supaya bisa lari," ujarnya dikutip dari Tribunnews.com.

Simon menjelaskan, kerusuhan itu terjadi berawal dari ada yang tidak terima empat penghuni rutan mendapat hukuman disiplin karena terbukti membawa narkoba ke dalam rutan.

"Ada provokator tidak mau dihukum disiplin. Mereka tidak senang, napi penginnya tidak disiplin," kata dia.

Baca juga: Kerusuhan Rutan Kabanjahe, Kemenkumhan Soroti Efek Over Kapasitas Napi

Sebelumnya, kata Simon, pada Sabtu (8/2/2020) lalu, pihak rutan melakukan razia dan mendapati dua penghuni rutan memiliki barang haram tersebut.

"Tanggal 8 razia, ada dua orang napi menyimpan narkoba. Terus kita hubungi Kasat Narkoba Tanah Karo, setelah dikembangkan dari dua menjadi empat terus tambah dua sipir. Jadi ema, orang yang membawa narkoba ke dalam lapas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com