Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf Tak Ideal

Kompas.com - 08/02/2020, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik susunan kabinet Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya.

Ia menilai susunan kabinet saat ini tak ideal dan menyayangkan sikap Jokowi menempatkan anggota kabinet yang tidak sesuai dengan keahlian.

"(Susunan) Kabinet ini juga bukan yang the dream team. Ada yang tidak ada urusannya, tetapi ada di situ (penempatan)," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga: Polemik Desa Fiktif di 100 Hari Pertama Jokowi-Maruf...

Effendi kemudian diminta memberikan contoh penempatan anggota kabinet yang tidak proporsional itu.

Namun, ia tidak menjawab secara spesifik.

"Contohnya? Ya banyaklah. Hampir semua seperti itu. Di satu titik dipasang awak yang tidak (sesuai) dengan posisinya. Dokter jadi ahli mesin, ahli mesin jadi dokter bedah," lanjutnya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

Effendi pun mempertanyakan mengapa Jokowi masih menoleransi penempatan susunan kabinet yang disebutnya tidak pas.

Bahkan, dia menyebut kabinet Jokowi-Ma'ruf terdiri dari kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi seperti ada geng-gengan tersendiri. Misalnya KSP gengnya si ini, lalu yang lain gengnya siapa," katanya.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Pelemahan KPK Dinilai Semakin Terasa...

Menurut dia, kondisi ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif.

Padahal, di periode kedua pemerintahannya Jokowi sudah memiliki modal politik yang baik, yakni berhasil merangkul oposisi.

Effendi menilai, kondisi ini sebenarnya mendukung stabilitas politik yang baik.

"Ini menjadi modal utama, sekaligus menegaskan legalitas kemenangan politik Jokowi yang meraih (lebih dari) 50 persen (dalam pemilu)," tutur anggota Komisi I DPR ini.

Namun, Effendi melihat kekuatan ini justru saat ini semakin berkurang.

"Apakah modal tadi sudah dimanfaatkan secara maksimal? Malah ini (semakin) berkurang lagi sebab susunan kru yang ada di kabinet Jokowi," tambahnya.

Baca juga: Ini Kata Hasto Kristiyanto soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf

Diberitakan, pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin (27/1/2020).

Adapun, 100 hari Jokowi-Ma'ruf terhitung sejak pasangan itu menjabat setelah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Hari pelantikan itu sekaligus terhitung sebagai hari pertama mereka.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com