Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Harap Penyaluran Dana BOS ke Sekolah Tak Turut Memindah Masalah

Kompas.com - 05/02/2020, 18:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap, dipindahkannya penerimaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah daerah (pemda) ke sekolah tidak turut memindahkan penyimpangan keuangannya.

"Jangan sampai juga memindahkan potensi penyimpangan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten dipindahkan ke sekolah. Kenapa? Karena yang pegang uang para kepala sekolah," ujar Tito setelah bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Tak hanya itu, Tito tidak ingin disalurkannya dana BOS ke sekolah membuat pendidikan di sekolah tersebut jadi dinomorduakan.

Baca juga: Mendagri Sebut Dana BOS akan Diserahkan Langsung ke Sekolah

Tito mengatakan, jangan sampai kepala sekolah malah disibukkan dengan menerima dana BOS, perencanaan, pengelolaan keuangan, surat pertanggungjawaban (SPJ), dan pengadaan.

"Jangan sampai seperti itu, karena nanti takut jadi masalah hukum soal pengelolaan keuangan," kata dia.

Sebelumnya, Tito menyebutkan, dana BOS akan langsung diserahkan ke sekolah.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pencairan dana yang memakan waktu, terutama untuk di daerah-daerah.

Selama ini, kata Tito, penyaluran dana BOS diberikan ke provinsi untuk SMA dan ke kabupaten untuk SD-SMP.

"Problemnya ada masukan, di daerah-daerah tertentu itu ada yang terlambat sampai 3 bulan dan harus mengurus, jauh lokasinya,"ujar Tito.

Ia mencontohkan, sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nias harus mengurus pencairan dana BOS ke Medan.

Baca juga: Periksa Bos Mabua Harley-Davidson, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Garuda Indonesia

Begitu pun di Papua harus mengurus ke Jayapura atau Kepulauan Natuna yang harus mengurus ke Batam.

"Sehingga ada yang sampai 3 bulan dananya belum turun. Kasihan kalau orangtua urunan dan baru nunggu diurus dananya, tidak efektif," kata Tito.

"Kemudian ada diskusi dengan menteri keuangan dan pendidikan supaya langsung diserahkan kepada kepala sekolah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

"One Way" Diperpanjang di Km 414 hingga Km 72, Antisipasi Puncak Arus Balik

Nasional
Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com