Mendagri Harap Penyaluran Dana BOS ke Sekolah Tak Turut Memindah Masalah

"Jangan sampai juga memindahkan potensi penyimpangan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten dipindahkan ke sekolah. Kenapa? Karena yang pegang uang para kepala sekolah," ujar Tito setelah bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Tak hanya itu, Tito tidak ingin disalurkannya dana BOS ke sekolah membuat pendidikan di sekolah tersebut jadi dinomorduakan.

Tito mengatakan, jangan sampai kepala sekolah malah disibukkan dengan menerima dana BOS, perencanaan, pengelolaan keuangan, surat pertanggungjawaban (SPJ), dan pengadaan.

"Jangan sampai seperti itu, karena nanti takut jadi masalah hukum soal pengelolaan keuangan," kata dia.

Sebelumnya, Tito menyebutkan, dana BOS akan langsung diserahkan ke sekolah.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pencairan dana yang memakan waktu, terutama untuk di daerah-daerah.

Selama ini, kata Tito, penyaluran dana BOS diberikan ke provinsi untuk SMA dan ke kabupaten untuk SD-SMP.

"Problemnya ada masukan, di daerah-daerah tertentu itu ada yang terlambat sampai 3 bulan dan harus mengurus, jauh lokasinya,"ujar Tito.

Ia mencontohkan, sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nias harus mengurus pencairan dana BOS ke Medan.

Begitu pun di Papua harus mengurus ke Jayapura atau Kepulauan Natuna yang harus mengurus ke Batam.

"Sehingga ada yang sampai 3 bulan dananya belum turun. Kasihan kalau orangtua urunan dan baru nunggu diurus dananya, tidak efektif," kata Tito.

"Kemudian ada diskusi dengan menteri keuangan dan pendidikan supaya langsung diserahkan kepada kepala sekolah," ucap dia.