Periksa Bos Mabua Harley-Davidson, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Garuda Indonesia

Kompas.com - 04/02/2020, 21:22 WIB
Direktur Utama Mabua Harley Davidson Djonnie Rahmat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Bos Harley Davidson di Indonesia itu diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC kepada Garuda Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayDirektur Utama Mabua Harley Davidson Djonnie Rahmat berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Bos Harley Davidson di Indonesia itu diperiksa terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC kepada Garuda Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami aliran dana dari rekening PT Mabua Harley-Davidson dalam kasus dugaan suap terkair pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada PT Garuda Indonesia.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal itu menjadi salah satu materi pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Mabua Harley-Davidson Djonnie Rahmat, Selasa (4/2/2020) hari ini.

"Untuk Djonnie Rahmat kita periksa tadi untuk tersangka HS (Hadinoto Soedigno), yang didalami adalah terkait aliran uang dari rekening PT Mabua yang terkait dengan Soetikno," kata Ali.

Baca juga: Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Soetikno yang dimaksud adalah Soetikno Soedardjo, mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi yang merupakan tersangka dalam kasus ini.

PT Mabua Harley-Davidson diketahui merupakan salah satu anak usaha yang dibawahi oleh PT Mugi Rekso Abadi.

Adapun hari ini Djonnie diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadinoto Soedigno yang merupakan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Garuda.

Ali enggan menjawab saat ditanya soal dugaan keterlibatan Djonnie selaku bos anak perusahaan milik Soetikno dalam kasus suap ini.

"Terkait materi itu apakah ada pertanyaan yang mengarah ke sana yang ditanyakan tadi saya pikir itu bisa dilihat di persidangan tersangka HS," ujar Ali.

KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus pengadaan di PT Garuda Indonesia, yakni mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar, mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Tbk Hadinoto Soedigno, dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo.

Mereka diduga terkait suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Dalam pengembangannya, KPK menduga, ada suap yang didapat dari 4 pabrikan pesawat sepanjang 2008-2013.

Baca juga: Jaksa Gali Keterangan soal Pesawat Jet dari Soetikno untuk Emirsyah Satar

Empat pabrikan itu adalah Rolls Royce, Airbus S.A.S, perusahaan Avions de Transport Regional (ATR), dan pabrikan Aerospace Commercial Aircraft.

Soetikno diduga memberikan sebagian komisi kepada Emirsyah dan Soedigno sebagai hadiah atas dimenangkannya kontrak oleh empat pabrikan.

"SS (Soetikno) diduga memberi 2,3 juta dollar AS dan 477.000 euro yang dikirim ke rekening HDS (Soedigno) di Singapura," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers, Rabu (7/8/2019) lalu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X