Polisi Kembali Olah TKP Kasus Kematian Akseyna

Kompas.com - 03/02/2020, 18:03 WIB
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kasus kematian Akseyna Ahad Dori (19).

Akseyna ditemukan tewas mengapung di Danau Kenanga Universitas Indonesia ( UI), Depok, Jawa Barat, hampir lima tahun lalu tepatnya 26 Maret 2015.

"TKP pun juga sudah diolah kembali oleh Kapolres (Metro Depok) yang hari ini, yaitu Kombes Azis Andriansyah," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Asep Adi Saputra di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Dua Tahun Kematian Akseyna dan PR yang Belum Selesai

Ia pun menegaskan, polisi masih berupaya mengungkap kasus tersebut.

Asep mengatakan, aparat sudah meminta keterangan dari sebanyak 28 orang saksi. Namun, ia tak merinci saksi yang diperiksa dari unsur mana saja.

"Sampai sejauh ini pemeriksaan sudah 28 orang yang diperiksa sebagai saksi," tutur Asep.

Diberitakan, pada 26 Maret 2015 pagi, saat jenazah Akseyna ditemukan, pihak UI dan kepolisian setempat menduga Akseyna menjadi korban bunuh diri.

Karena mulanya dianggap bunuh diri, danau tempat Akseyna ditemukan pun dibersihkan.

Baca juga: Polres Kota Depok Bantah Kasus Akseyna Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

Namun, belakangan diketahui ada sejumlah orang yang masuk ke kamar indekos Akseyna setelah identitas korban diketahui.

Beberapa hari setelahnya, barulah muncul dugaan Akseyna tidak bunuh diri, tetapi dibunuh.

Polisi berlomba dengan waktu untuk mengumpulkan serpihan barang bukti dan petunjuk yang masih tersisa.

Sayangnya, hal-hal yang dapat memberi petunjuk itu kemungkinan besar sudah dikaburkan oleh sang pelaku. Polisi pun sulit mengungkap kasus ini.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Seleksi Deputi Penindakan KPK Mengerucut ke Tiga Kandidat

Nasional
Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen

Nasional
Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X