100 Hari Jokowi-Maruf: Bidik Pemekaran Papua

Mahfud mengatakan proses pemekaran Papua masih dalam proses inventarisasi. Sebab usulan tersebut masih mentah.

Karena itu, pengolahan rencana pemekaran dalam waktu dekat akan segera dibicarakan.

Namun demikian, kapan waktu pembahasan yang memutuskan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian.

"Mendagri penjurunya, akan menentukan itu," katanya.

Aspirasi masyarakat

Jokowi menyebut, bahwa pemekaran provinsi di wilayah Papua merupakan aspirasi dari masyarakat.

"Kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di Pegunungan Tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Gubernur Lemhanas Ingatkan Pemekaran Papua Jangan Seperti Kolonial

Jokowi menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah menerima secara resmi aspirasi pemekaran wilayah Papua.

Namun, Jokowi menyebut aspirasi pemekaran di wilayah provinsi paling timur Indonesia itu masih perlu kajian mendalam.

"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bukan Saya yang Perintahkan Pemekaran Papua

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

Tak beratkan APBN

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nono Sampono meyakini pembukaan daerah otonom baru (DOB) tak akan memberatkan APBN.

Hal itu disampaikan Nono usai bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/1/2020). Keduanya membahas beberapa hal dan di antaranya ialah pemekaran DOB.

"Tentu (tidak beratkan APBN). Nanti kan ada Kemenkeu melihat itu memberi masukan. Karena Menkeu juga menjadi anggota dewan otonomi daerah. Dan kami sama-sama membahas itu," kata Nono.

Baca juga: Rencana Pemekaran Papua, Menteri Tito: Papua Selatan Sudah Oke...

Ia menambahkan, saat ini ia hanya mengusulkan agar pemekaran wilayah difokuskan untuk menambah provinsi di Papua.

Saat ini hanya ada dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan idealnya Papua memiliki empat provinsi.

Terkait anggaran, Nono mengatakan saat ini masih ada dana otonomi khusus yang bisa digunakan untuk menunjang pembiayaan APBD dua provinsi tambahan di Papua.

Baca juga: Menteri Tito Sebut Pemekaran Papua Didasarkan pada Analisis Intelijen

Nono menilai sulit untuk menyejahterakan Papua jika hanya mengandalkan dua pemerintah provinsi di sana.

Sebab, menurut Nono wilayah Papua sangat luas dan membutuhkan lebih dari dua pemerintahan daerah setingkat provinsi.

Ia pun meminta pemekaran DOB tak hanya dilihat dari faktor anggaran semata, tetapi juga dari kebutuhan untuk memeratakan pembangunan.

"Itu (anggaran) urusan lain. Ada otonomi khusus kan masih ada. Itu (otonomi khusus) masih kemungkinan untuk diperpanjang besar sekali karena kasarannya belum tercapai (targetnya)," lanjut Nono.