Kompas.com - 30/10/2019, 19:32 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran. Dok. KemendagriMendagri Tito Karnavian saat menggelar pertemuan dengan KPK bicarakan penjagaan anggaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, rencana pemekaran wilayah Papua didasarkan atas alasan situasional.

Ia juga menyebut, pembentukan provinsi baru di Papua didasarkan pada analisis bidang intelijen.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Kamis Besok, Mahfud MD Kumpulkan Menteri Bahas Pemekaran Papua

Oleh karena itu, Tito meyakini daerah lain tidak akan cemburu dengan Papua yang mengalami pemekaran.

Mantan Kepala Polri itu menyebutkan, aturan teknis pemekaran provinsi Papua akan disiapkan.

Calon provinsi baru yang sudah mendapatkan lampu hijau adalah Papua Selatan.

"Aturan teknisnya kan bisa dibuat. Yang enggak bisa diubah kan kitab suci," kata Tito.

Tito menambahkan, ada total 183 permintaan pemekaran wilayah kepada pemerintah pusat. Namun pemerintah melakukan memoratorium karena keterbatasan anggaran.

Tito menegaskan, baru wilayah di Papua yang mendapat persetujuan untuk pemekaran wilayah.

"Sementara itu. Moratorium tetap (di wilayah lain)," ujar Tito.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

BKN: Pegawai KPK yang Lulus Tes Wawasan Kebangsaan Dilantik 1 Juni

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Nasional
Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Ada 324 Zona Oranye di Provinsi Tujuan Mudik, Satgas: Penularan Covid-19 Berpotensi Lebih Cepat

Nasional
Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Satgas: Jika Masyarakat Nekat Mudik, Peningkatan Kasus Covid-19 Terlihat 2-3 Pekan Setelahnya

Nasional
Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Sayangkan Pemudik yang Terobos Penyekatan, Satgas Ingatkan Konsekuensi Hukum

Nasional
Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial, Masyarakat Diminta Tunda Mudik

Nasional
BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

BMKG Prediksi Idul Fitri 1442 Hijriah jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada Jilid 2, Ini Persiapan KPU

Nasional
Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Kemenhan dan KPK Diminta Usut soal Dugaan Mafia Alutsista

Nasional
Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Tempat Wisata di Zona Merah dan Oranye Covid-19 Wajib Tutup Selama Libur Lebaran

Nasional
KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

KSPI: Ratusan Perusahaan Belum Beri THR untuk Karyawannya

Nasional
Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Penerbangan Carter Ditiadakan Selama 6-17 Mei, Pekerja Migran Diminta Tak Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Antisipasi Arus Balik, Satgas: Syarat Surat Tanda Negatif Covid-19 Berlaku 18-24 Mei

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Ketua MPR Dorong Pemerintah Antisipasi

Nasional
Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X