Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wapres, Parmusi Minta Alokasi Dana untuk Desa Madani

Kompas.com - 31/01/2020, 17:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan meminta alokasi dana untuk program Desa Madani.

Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengatakan, Desa Madani adalah program Parmusi yang menggerakkan 5.000 pendakwah untuk membangun ekonomi umat. Desa-desa yang dipilih pun merupakan desa yang berada di pedalaman.

"Kami berupaya mengembangkan gerakan pertanian, peternakan, semua sudah disiapkan infrastrukturnya, lahannya dari kita juga, dari rakyat yah, sekarang tinggal permodalannya, permodalannya terhambat," kata Usamah seusai bertemu Ma'ruf di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Wapres Minta Parmusi Tak Bertransformasi Jadi Partai Politik

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta bantuan kepada pemerintah agar dapat mengucurkan dana.

Apalagi Parmusi sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua bank, yakni BRI Syariah dan BNI Syariah.

"Kami minta kepada pemerintah melalui Bapak Wapres agar mengalokasikan dana bagi Parmusi melalui bank syariah untuk dikucurkan," tutur dia.

Baca juga: Bulan Puasa, Parmusi Kirim 60 Dai ke Perbatasan

Selama ini, kata Usamah, pendanaan desa madani itu menggunakan dana infaq/sodaqoh dari pengurus Parmusi untuk menjalankan program Desa Madani.

Namun dana tersebut tidak cukup untuk mengembangkan satu desa madani yang setidaknya membutuhkan modal paling tidak Rp 50-100 juta untuk 10 hektar.

Baca juga: Parmusi Jadi Mediator Dua Kubu untuk Akhiri Konflik PPP

Adapun MoU dengan kedua bank syariah tersebut permodalannya belum turun karena masyarakat yang akan menerima tidak memenuhi syarat perbankan.

Sebab, Desa Madani sendiri diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Beberapa daerah yang menjadi lokasi program Desa Madani milik Parmusi antara lain Takalar dan Gowa di Sulawesi Selatan, Bengkalis di Riau, Sambas di Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com