Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Kabinet, Jokowi-Prabowo Duduk Sebelahan

Kompas.com - 24/06/2024, 16:03 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terpantau duduk berdampingan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Plt Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana mengatakan, Prabowo diberi tempat duduk di samping Jokowi karena berstatus sebagai presiden terpilih.

"Iya, karena posisi beliau sebagai presiden terpilih," kata Yusuf kepada wartawan, Senin.

Biasanya, Prabowo selaku menteri pertahanan tidak duduk sejajar dengan Jokowi, melainkan duduk bersama para menteri lainnya di hadapan presiden.

Baca juga: Jelang Pilkada, Surya Paloh Dua Kali Bertemu Jokowi

Pejabat yang duduk sejajar dengan Jokowi biasanya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta empat menteri koordinator.

Pada rapat kali ini, Ma'ruf Amin dan empat menteri koordinator turut hadir dan duduk dalam satu deret dengan Jokowi dan Prabowo.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut duduk di bangku paling kanan, diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga di sebelah kirinya, dan Prabowo yang duduk di sebelah kiri Airlangga.

Jokowi menempati kursi tengah, di sebelah kanannya ada Prabowo, sedangkan Ma'ruf Amin duduk di sebelah kiri Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto duduk di sebelah kiri Ma'ruf Amin, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy duduk di kursi paling kiri.

Baca juga: Jokowi Lemas Saat Tahu Izin Berbelit-belit untuk Gelar MotoGP di Mandalika

Dalam sidang kabinet hari ini, Jokowi mengingatkan agar tidak perlu terjadi turbulensi politik yang akan mempengaruhi stabilitas politik di Tanah Air saat masa transisi.

Pasalnya, stabilitas politik yang tidak menentu berpotensi menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari negara-negara lain di dunia, yang saat ini berada di posisi ke-27 menurut Institute for Management Development World Competitiveness Ranking 2024.

"Secara khusus yang harus menjadi perhatian yaitu stabilitas politik, ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com