Salin Artikel

Bertemu Wapres, Parmusi Minta Alokasi Dana untuk Desa Madani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan meminta alokasi dana untuk program Desa Madani.

Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengatakan, Desa Madani adalah program Parmusi yang menggerakkan 5.000 pendakwah untuk membangun ekonomi umat. Desa-desa yang dipilih pun merupakan desa yang berada di pedalaman.

"Kami berupaya mengembangkan gerakan pertanian, peternakan, semua sudah disiapkan infrastrukturnya, lahannya dari kita juga, dari rakyat yah, sekarang tinggal permodalannya, permodalannya terhambat," kata Usamah seusai bertemu Ma'ruf di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).

Oleh karena itu, pihaknya pun meminta bantuan kepada pemerintah agar dapat mengucurkan dana.

Apalagi Parmusi sudah memiliki Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua bank, yakni BRI Syariah dan BNI Syariah.

"Kami minta kepada pemerintah melalui Bapak Wapres agar mengalokasikan dana bagi Parmusi melalui bank syariah untuk dikucurkan," tutur dia.

Selama ini, kata Usamah, pendanaan desa madani itu menggunakan dana infaq/sodaqoh dari pengurus Parmusi untuk menjalankan program Desa Madani.

Namun dana tersebut tidak cukup untuk mengembangkan satu desa madani yang setidaknya membutuhkan modal paling tidak Rp 50-100 juta untuk 10 hektar.

Adapun MoU dengan kedua bank syariah tersebut permodalannya belum turun karena masyarakat yang akan menerima tidak memenuhi syarat perbankan.

Sebab, Desa Madani sendiri diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Beberapa daerah yang menjadi lokasi program Desa Madani milik Parmusi antara lain Takalar dan Gowa di Sulawesi Selatan, Bengkalis di Riau, Sambas di Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/31/17240081/bertemu-wapres-parmusi-minta-alokasi-dana-untuk-desa-madani

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke