100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Prabowo dan Fokus Pertahanan RI

Kompas.com - 31/01/2020, 06:26 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Kapal Selam Alugoro-405 di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). Keberhasilan pembangunan kapal selam KRI Alugoro-405 menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. SETPRES/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Kapal Selam Alugoro-405 di PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020). Keberhasilan pembangunan kapal selam KRI Alugoro-405 menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.

JAKARTA, KOMPAS.com - "Selamat pagi, Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya," ujar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) kala memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di era Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/9/2019).

Pernyataan tersebut seakan memberi isyarat. Bahwa Prabowo memang memahami betul kebutuhan dan apa saja yang perlu ditingkatkan pada lini pertahanan.

Namun, masuknya Prabowo yang merupakan kompetitor Jokowi dalam dua kali pertarungan Pilpres, ke lingkar istana mengagetkan banyak pihak.

Sejumlah pihak bahkan khawatir, keputusan Prabowo masuk dalam pemerintahan akan merusam citranya dan menghancurkan Partai Gerindra.

Tak hanya itu, keputusan Jokowi merekrut Prabowi terdapat penolakan relawannya. Salah satunya penolakan yang dilontarkan relawan Jokowi Mania dan Pro Jokowi.

Koordinator Nasional Relawan Jokowi Poros Benhil Aznil Tan menolak Prabowo menjadi menteri kabinet Jokowi dengab alasan terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 1998.

"Prabowo itu adalah pelanggar HAM, harus tuntaskan dulu, harus clear-kan dulu. Itu agenda kami sebagai aktivis 98, dari dulu kami kawal," kata Aznil.

Tetapi, suara penolakan tak membuat Jokowi menarik keputusannya.

Segala yang terjadi itu merupakan langkah awal Prabowo mengemban tugas sebagi Menteri Pertahanan.

Sejumlah gebrakan pun mulai dipersiapkan.

Konsep Pertahanan Rakyat Semesta

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Prabowo memaparkan konsep pertahanan dan keamanan yang akan ia jalankan selama lima tahun ke depan.

Menurut Prabowo, konsep pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada pertahanan rakyat semesta.

Konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut oleh Bangsa Indonesia selama ini.

Oleh sebab itu, apabila suatu saat Indonesia terlibat perang, baik fisik maupun non-fisik, maka seluruh rakyat harus ikut terlibat.

Baca juga: Konsep Pertahanan Rakyat Semesta Lima Tahun ke Depan ala Prabowo...

"Kita mengerti dan memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi mungkin kita tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain tapi pertahanan kita, berdasarkan pemikiran atau konsep pertahahan rakyat semesta," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Kalau terpaksa kita terlibat perang, perang yang kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war," lanjut dia.

Prabowo menegaskan, pertahanan negara semestinya memang tidak hanya diperkuat TNI sebagai komponen utama.

Ia meyakini, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Baca juga: Prabowo: Kalau Terpaksa Perang, Laksanakan Pertahanan Rakyat Semesta!

Menurut mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor. Dengan demikian, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X