JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memaparkan konsep pertahanan dan keamanan yang akan ia jalankan selama lima tahun ke depan.
Menurut Prabowo, konsep pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada pertahanan rakyat semesta. Konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut oleh Bangsa Indonesia selama ini.
Oleh sebab itu, apabila suatu saat Indonesia terlibat perang, baik fisik maupun non-fisik, maka seluruh rakyat harus ikut terlibat.
"Kita mengerti dan memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi mungkin kita tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain tapi pertahanan kita, berdasarkan pemikiran atau konsep pertahahan rakyat semesta," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).
"Kalau terpaksa kita terlibat perang, perang yang kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war," lanjut dia.
Baca juga: Prabowo: Maaf, Strategi Pertahanan Tak Boleh Didasarkan pada Doa
Prabowo menegaskan, pertahanan negara semestinya memang tidak hanya diperkuat oleh TNI sebagai komponen utama.
Ia meyakini, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.
Menurut mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor. Dengan demikian, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara.
"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," kata Prabowo.
"Ini yang yang akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," lanjut dia.
Program Bela Negara sendiri diketahui digagas kembali oleh Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu sejak awal 2014.
Baca juga: Prabowo: Dengan Biaya Berapa Pun, Pertahanan Indonesia Harus Kuat
Saat program tersebut digulirkan, muncul pro dan kontra di tengah masyarakat.
Saat serah terima jabatan dengan Prabowo, Ryamizard sempat bercerita pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Ryamizard melakukan sosialiasi program bela negara dan menetapkan dasar hukumnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, hingga Juli 2019 telah program bela negara telah menghasilkan 83.458.532 kader.
Selain itu, Kemhan telah menandatangani MoU dengan 12 kementerian/lembaga, 39 perguruan tinggi dan 37 ormas untuk secara sinergi menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Kegiatan bela negara ini mendasarkan diri pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) di mana tertuang aturan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara
