100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Prabowo dan Fokus Pertahanan RI

Pernyataan tersebut seakan memberi isyarat. Bahwa Prabowo memang memahami betul kebutuhan dan apa saja yang perlu ditingkatkan pada lini pertahanan.

Namun, masuknya Prabowo yang merupakan kompetitor Jokowi dalam dua kali pertarungan Pilpres, ke lingkar istana mengagetkan banyak pihak.

Sejumlah pihak bahkan khawatir, keputusan Prabowo masuk dalam pemerintahan akan merusam citranya dan menghancurkan Partai Gerindra.

Tak hanya itu, keputusan Jokowi merekrut Prabowi terdapat penolakan relawannya. Salah satunya penolakan yang dilontarkan relawan Jokowi Mania dan Pro Jokowi.

Koordinator Nasional Relawan Jokowi Poros Benhil Aznil Tan menolak Prabowo menjadi menteri kabinet Jokowi dengab alasan terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada 1998.

"Prabowo itu adalah pelanggar HAM, harus tuntaskan dulu, harus clear-kan dulu. Itu agenda kami sebagai aktivis 98, dari dulu kami kawal," kata Aznil.

Tetapi, suara penolakan tak membuat Jokowi menarik keputusannya.

Segala yang terjadi itu merupakan langkah awal Prabowo mengemban tugas sebagi Menteri Pertahanan.

Sejumlah gebrakan pun mulai dipersiapkan.

Menurut Prabowo, konsep pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada pertahanan rakyat semesta.

Konsep tersebut telah menjadi doktrin pertahanan yang dianut oleh Bangsa Indonesia selama ini.

Oleh sebab itu, apabila suatu saat Indonesia terlibat perang, baik fisik maupun non-fisik, maka seluruh rakyat harus ikut terlibat.

"Kita mengerti dan memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi mungkin kita tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain tapi pertahanan kita, berdasarkan pemikiran atau konsep pertahahan rakyat semesta," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

"Kalau terpaksa kita terlibat perang, perang yang kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people's war," lanjut dia.

Prabowo menegaskan, pertahanan negara semestinya memang tidak hanya diperkuat TNI sebagai komponen utama.

Ia meyakini, Indonesia tidak akan diduduki oleh negara lain apabila seluruh rakyat menjadi komponen pertahanan negara.

Menurut mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus itu, perlu dibangun komponen cadangan yang berasal dari segala sektor. Dengan demikian, setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti program Bela Negara.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini, lahir dari sejarah kita, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," kata Prabowo.

"Ini yang yang akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara kita ke depan," lanjut dia.

Saat program tersebut digulirkan, muncul pro dan kontra di tengah masyarakat.

Saat serah terima jabatan dengan Prabowo, Ryamizard sempat bercerita pernah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Presiden meminta Ryamizard melakukan sosialiasi program bela negara dan menetapkan dasar hukumnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, hingga Juli 2019 telah program bela negara telah menghasilkan 83.458.532 kader. 

Selain itu, Kemhan telah menandatangani MoU dengan 12 kementerian/lembaga, 39 perguruan tinggi dan 37 ormas untuk secara sinergi menyelenggarakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Kegiatan bela negara ini mendasarkan diri pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) di mana tertuang aturan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. 

Pasal 4 ayat (2) menyebut keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.

"Ini tentunya akan banyak peran dari kementerian dan lembaga di luar pertahanan, sebagai contoh kita harus kerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun Komponen Cadangan," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, sistem pertahanan negara tidak hanya terdiri dari pertahanan militer, tapi juga non-militer, serta fisik dan non-fisik.

Pertahanan militer yang bersifat fisik terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Komponen utama yakni TNI, sedangkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung terdiri dari elemen di luar TNI.

Menurut Prabowo, Kemendikbud nantinya akan banyak berperan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi Komponen Cadangan.

"Pendidikan, pelatihan perwira-perwira cadangan, kemudian juga latihan-latihan untuk komponen cadangan nanti akan banyak peran dari Kementerian Pendidikan di SMA bahkan sedini mungkin di SMP dan juga di perguruan tinggi," kata Prabowo.

Modernisasi alutsista digelar melalui road show ke sejumlah negara. Prabowo berkeliling ke negara penjuru dunia dalam misi menjalankan diplomasi pertahanan.

Tercatat sudah terdapat delapan negara yang disambanginya. Antara lain Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.

Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, Perancis pada 11-13 Januari 2020, dan terbaru ke Rusia pada Rabu (29/1/2020).

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, diplomasi pertahanaan merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia.

"Sejak awal beliau menyatakan bahwasanya dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Takar geostrategis dan geopolitik

Terdapat dua pertimbangan yang diterapkan Prabowo dalam memodernisasi alutsista TNI, yakni faktor geostrategis dan geopolitik.

"Misalnya saya memberikan contoh, kita beli dari Rusia, kita beli dari China, atau kita beli dari mana, ada macam-macam jadi ada geopolitik, ada geostratgis. Makanya diplomasi pertahanan sangat dibutuhkan," ucap Dahnil.

Dahnil mengatakan, Prabowo berpandangan bahwa belanja alutsista bukan sekadar mana yang paling modern, canggih, dan efisien.

Selain itu, lanjutnya, Prabowo juga memiliki prinsip melakukan komparasi semua alutsista milik negara tujuan yang didatanginya.

Dahnil menyatakan, Prabowo mendatangi negara-negara yang umumnya merupakan produsen alutsista terbaik di dunia, termasuk negara yang masuk dalam industri alutsista pertahanan global.

Dahnil mencontohkan, kunjungan Prabowo misalnya ke sebuah negara yang dapat memproduksi pesawat tempur dengan jumlah banyak.

"Jadi bukan industri kacangan yang bisa dibeli di minimarket," kata Dahnil.

Perhatian khusus Prabowo

Dahnil mengatakan apa yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk perhatiannya terhadap alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil.

Dahnil menegaskan kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan.

Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia.