Kompas.com - 30/01/2020, 11:13 WIB
Ketua majelis hakim MK Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Wahiduddin Adams memimpin uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (8/1/2020). Sidang uji materi perubahan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengagendakan perbaikan permohonan dari pemohon. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua majelis hakim MK Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Wahiduddin Adams memimpin uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (8/1/2020). Sidang uji materi perubahan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengagendakan perbaikan permohonan dari pemohon. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca DPR mengesahkan Undang-Undang KPK hasil revisi September 2019 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sejumlah permohonan pengujian pasal atas undang-undang tersebut.

Setidaknya, hingga saat ini sudah ada tujuh permohonan pengujian yang diajukan oleh sejumlah pihak terhadap UU KPK. Ada yang mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, ada pula yang mengajukan uji formil.

Dari beberapa permohonan yang diajukan, MK telah memeriksa sejumlah perkara melalui persidangan.

Hingga Rabu (29/1/2020), sebanyak dua perkara telah diputuskan. Kedua perkara itu ditolak oleh MK.

1. Salah obyek

MK menolak permohonan uji materil dan formil Undang-undang KPK hasil revisi yang diajukan puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar MK, Kamis (28/11/2019).

"Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pertimbangannya, MK menilai permohonan pemohon salah obyek atau error in objecto.

Pasalnya, dalam gugatannya, pemohon meminta MK menguji Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Padahal, pemohon bermaksud mengguggat UU KPK hasil revisi.

UU Nomor 16 Tahun 2019 sendiri mengatur tentang Perkawinan. UU tersebut merupakan aturan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun UU KPK hasil revisi dicatatkan sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. UU tersebut meripakan aturan perubajan kedua dari UU Nomor 30 Tahun 2002.

"Permohonan para pemohon mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah salah obyek, error in objecto," ujar Anwar.

Oleh karena pemohon dianggap telah salah obyek, maka, selanjutnya, Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan.

MK menilai, tidak ada relevansi antara UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 atau UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada UU Nomor 30 tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut," kata Hakim Enny Nurbaningsih.

Penggugat dalam perkara ini adalah puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas.

Mereka melayangkan gugatan uji formil dan materil pada Rabu (18/9/2019). Persidangan atas permohonan ini pun telah digelar beberapa kali.

Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses revisi UU KPK yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

Rapat-rapat pembahasan revisi UU tersebut dinilai tertutup sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-Akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-Akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

Nasional
Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Jokowi Sebut RI Punya Komitmen Kuat Atasi Perubahan Iklim

Bertemu Wakil Presiden Uni Eropa, Jokowi Sebut RI Punya Komitmen Kuat Atasi Perubahan Iklim

Nasional
UNJ Ubah Aturan di Tengah Penolakan Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

UNJ Ubah Aturan di Tengah Penolakan Gelar Doktor Honoris Causa Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Susur Sungai Tewaskan 11 Siswa, KPAI Minta Kemendikbud Ristek dan Kemenag Buat Regulasi

Nasional
Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Prabowo Tegaskan Indonesia Perlu Miliki Pertahanan yang Kuat

Nasional
Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Nasional
Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Eks Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam Kasus Gratifikasi

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, Luhut Paparkan 4 Upaya yang Akan Dilakukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.