2 Permohonan Pengujian UU KPK Hasil Revisi Ditolak MK, Ini Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca DPR mengesahkan Undang-Undang KPK hasil revisi September 2019 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sejumlah permohonan pengujian pasal atas undang-undang tersebut.

Setidaknya, hingga saat ini sudah ada tujuh permohonan pengujian yang diajukan oleh sejumlah pihak terhadap UU KPK. Ada yang mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, ada pula yang mengajukan uji formil.

Dari beberapa permohonan yang diajukan, MK telah memeriksa sejumlah perkara melalui persidangan.

Hingga Rabu (29/1/2020), sebanyak dua perkara telah diputuskan. Kedua perkara itu ditolak oleh MK.

1. Salah obyek

MK menolak permohonan uji materil dan formil Undang-undang KPK hasil revisi yang diajukan puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar MK, Kamis (28/11/2019).

"Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam sidang.

Dalam pertimbangannya, MK menilai permohonan pemohon salah obyek atau error in objecto.

Pasalnya, dalam gugatannya, pemohon meminta MK menguji Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Padahal, pemohon bermaksud mengguggat UU KPK hasil revisi.

UU Nomor 16 Tahun 2019 sendiri mengatur tentang Perkawinan. UU tersebut merupakan aturan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun UU KPK hasil revisi dicatatkan sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. UU tersebut meripakan aturan perubajan kedua dari UU Nomor 30 Tahun 2002.

"Permohonan para pemohon mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah salah obyek, error in objecto," ujar Anwar.

Oleh karena pemohon dianggap telah salah obyek, maka, selanjutnya, Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan.

MK menilai, tidak ada relevansi antara UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 atau UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Dengan demikian pokok permohonan yang berkaitan dengan norma pada UU Nomor 30 tahun 2002 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut," kata Hakim Enny Nurbaningsih.

Penggugat dalam perkara ini adalah puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas.

Mereka melayangkan gugatan uji formil dan materil pada Rabu (18/9/2019). Persidangan atas permohonan ini pun telah digelar beberapa kali.

Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses revisi UU KPK yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

Rapat-rapat pembahasan revisi UU tersebut dinilai tertutup sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.