BKKBN Usul ke Nadiem Masukkan soal Kesehatan Reproduksi ke Kurikulum

Kompas.com - 29/01/2020, 15:04 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala BKKBN Hasto Wardoyo usai bertemu Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) Hasto Wardoyo mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memasukkan soal kesehatan dan reproduksi dalam kurikulum di sekolah.

Ini dinilainya menjadi solusi untuk menekan pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia.

"Saya kemarin datangi Mendikbud, minta supaya kesehatan dan reproduksi masuk (kurikulum) di sekolah. Itu penting kalau menurut saya, karena mereka (anak-anak) tidak mengerti tentang dirinya," ujar Hasto usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (29/1/2020).

Baca juga: Rektor IPB Nilai Kebijakan Kampus Merdeka Sesuai dengan Kurikulum Baru IPB 2020


Menurut mantan Bupati Kulon Progo itu, anak-anak perempuan usia 16 tahun tak mengerti tentang dirinya sendiri, termasuk tidak mengerti bahwa berhubungan seks dalam usia tersebut dapat meningkatkan potensi kanker mulut rahim sehingga sangat berisiko.

Kemudian, bagi anak laki-laki yang mengalami sakit gondong, sperma mereka sebenarnya akan hancur akibat penyakit tersebut.

"Hal kayak begini penting diekspose ke mereka. Kita tidak mengajari seks, tetapi reproduksi. Kalau mereka tidak diberi tahu bagaimana?" kata dia.

Hasto menyadari, persoalan edukasi reproduksi ini memang masih dinilai tabu karena berkaitan dengan seks, termasuk penilaian dari sisi agama yang juga sering beragam komentarnya.

Baca juga: Mendudukkan soal Sekolah Pranikah dan Pendidikan Seks di Sekolah

Namun, jika anak-anak tidak mengetahui edukasi seks, kata dia, ini akan menjadi berbahaya.

"Saya sih optimistis kalau Mendikbud memberikan sinyal untuk masuk ke sekolah. Saya optimistis bisa membuat (edukasi) kesehatan dan reporduksi yang bsa diterima oleh ulama," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X