Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 29/01/2020, 09:11 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi 243 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di lokasi terdampak virus corona di China.

Hal itu dia sampaikan usai berkunjung ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, Senin (27/1/2020).

"Kami meminta Kemenlu dan KBRI terus berkomunikasi setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatan, kebutuhan logistik, dan mengupayakan evakuasi 243 WNI di provinsi yang diisolasi, termasuk 12 Mahasiswa Aceh yang ada di Kota Wuhan," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2020).

Baca juga: Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

Mewakili Kementerian Luar Negeri, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum memberikan jawab terkait evakuasi WNI dari China.

Dia hanya memastikan, pemerintah akan terus memantau kondisi WNI yang terisolasi di China dan terus berkomunikasi dengan pemerintah China untuk memantau kondisi terkini dari WNI.

"Pemerintah RI melalui Kemenlu terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Tiongkok dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok terkait pemantauan kondisi WNI di Tiongkok, khususnya Provinsi Hubei termasuk Kota Wuhan," ujar Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah sudah membuat rencana untuk mengevakuasi WNI dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, kata dia, evakuasi harus dikoordinasikan dengan pemerintah China terlebih dahulu.

"Pertanyaan berikutnya adalah opsi evakuasi. Opsi tersebut kita sudah bikin semua rencananya, sekali lagi kita terus berkoordinasi dengan otoritas Tiongkok, kondisi lock down itu yang memerlukan perhatian kita semua," kata Retno di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Retno menjelaskan, kondisi lock down atau isolasi yang dibuat pemerintah China menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi WNI.

Maka dari itu, pemerintah tengah berkoordinasi terus menerus dengan pemerintah China.

"Kemarin pagi saya berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dan Australia juga sedang menyusun opsi evakuasi dan kondisinya kita tahu semua lock down ada aturan yang harus dipenuhi," ujarnya.

"Termasuk aturan karantina sebelum keberangkatan setelah ketibaan," lanjutnya.

Baca juga: WNI yang Sakit di Wuhan Enggan ke RS, Khawatir Dikarantina dan Ditelantarkan

Kendati demikian, Retno memastikan pemerintah akan tetap berusaha maksimal melindungi WNI yang ada di lokasi terdampak wabah virus corona.

"Jadi sekali lagi kita memberikan perhatian besar, kira upaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kesehatan keselamatan an juga keperluan bagi WNI kita terutama yang berada di titik karantina yang saya sebutkan tadi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com