Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ranting Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology, Khoirul mengaku, sudah ada bantuan yang datang baik dari Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah maupun warga yang datang ke Kota Wuhan, Hubei, China.

Namun, ia mengaku, menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

"Ada beberapa bantuan yang ditawarkan kepada kami tapi bersifat kedaerahan, artinya untuk daerah dan kepada warga daerah itu sendiri, saya tolak," kata Khoirul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Cerita Pilu WNI yang Terjebak di Wuhan, 3 Jam Sekali Telepon hingga Stok Masker Menipis

Ia beralasan, bantuan seharusnya dipusatkan di tingkat pusat sehingga mengatasnamakan pemerintah Indonesia.

"Bantuan harusnya bersifat satu Indonesia, bukan hanya menyelamatkan golongan atau kelompok tertentu," ujarnya.

Hingga Selasa (29/1/2020) malam, ia menambahkan, KBRI telah memberikan bantuan sebesar 280 Renminbi atau sekitar Rp 560.000 per orang untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari selama sepekan.

Ia juga berharap, pemerintah segera menyiapkan rencana evakuasi untuk mengeluarkan para WNI dan mahasiswa yang ada di kota tersebut.

"(Kami butuh) evacuation plan meskipun itu percuma dengan kondisi yang ada, tapi at least ada harapan bagi kami untuk keluar dari Wuhan atau Hubei Province," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sampai saat ini belum diperlukan evakuasi warga negara Indonesia ( WNI) yang berada di kawasan terpapar wabah virus corona di China.

Baca juga: Kondisi Mental Mulai Drop, WNI di Wuhan Berharap Segera Dievakuasi

Menurut dia, evakuasi dilakukan jika situasi dinilai sangat berbahaya.

"Kemudian yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan untuk evakuasi kalau memang diperlukan. Jadi skema evakuasi ini sementara ini tidak dilakukan selama dianggap masih belum diperlukan," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Muhadjir menyampaikan, evakuasi dinilai perlu jika kondisi sudah sangat memaksa dan membahayakan WNI di China atau negara lain yang terkena virus corona.