Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

Kompas.com - 29/01/2020, 07:05 WIB
Para staf di Rumah Sakit Palang Merah Wuhan, China, Sabtu (25/1/2020), menggunakan pelindung khusus, untuk menghindari serangan virus corona yang mematikan. AFP/HECTOR RETAMALPara staf di Rumah Sakit Palang Merah Wuhan, China, Sabtu (25/1/2020), menggunakan pelindung khusus, untuk menghindari serangan virus corona yang mematikan.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ranting Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology, Khoirul mengaku, sudah ada bantuan yang datang baik dari Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah maupun warga yang datang ke Kota Wuhan, Hubei, China.

Namun, ia mengaku, menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

"Ada beberapa bantuan yang ditawarkan kepada kami tapi bersifat kedaerahan, artinya untuk daerah dan kepada warga daerah itu sendiri, saya tolak," kata Khoirul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Cerita Pilu WNI yang Terjebak di Wuhan, 3 Jam Sekali Telepon hingga Stok Masker Menipis

Ia beralasan, bantuan seharusnya dipusatkan di tingkat pusat sehingga mengatasnamakan pemerintah Indonesia.

" Bantuan harusnya bersifat satu Indonesia, bukan hanya menyelamatkan golongan atau kelompok tertentu," ujarnya.

Hingga Selasa (29/1/2020) malam, ia menambahkan, KBRI telah memberikan bantuan sebesar 280 Renminbi atau sekitar Rp 560.000 per orang untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari selama sepekan.

Ia juga berharap, pemerintah segera menyiapkan rencana evakuasi untuk mengeluarkan para WNI dan mahasiswa yang ada di kota tersebut.

"(Kami butuh) evacuation plan meskipun itu percuma dengan kondisi yang ada, tapi at least ada harapan bagi kami untuk keluar dari Wuhan atau Hubei Province," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sampai saat ini belum diperlukan evakuasi warga negara Indonesia ( WNI) yang berada di kawasan terpapar wabah virus corona di China.

Baca juga: Kondisi Mental Mulai Drop, WNI di Wuhan Berharap Segera Dievakuasi

Menurut dia, evakuasi dilakukan jika situasi dinilai sangat berbahaya.

"Kemudian yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan untuk evakuasi kalau memang diperlukan. Jadi skema evakuasi ini sementara ini tidak dilakukan selama dianggap masih belum diperlukan," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Muhadjir menyampaikan, evakuasi dinilai perlu jika kondisi sudah sangat memaksa dan membahayakan WNI di China atau negara lain yang terkena virus corona.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Kepuasan Publik terhadap Pemerintah 61,4 Persen, PKS: Bukan Prestasi

Nasional
Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Langkah KPK Hentikan Penyelidikan 36 Dugaan Korupsi Tuai Polemik

Nasional
Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Dewas TVRI Sebut Pemilihan Dirut Tak Perlu Izin KASN

Nasional
Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Hadiri HUT Ikatan Pelajar NU, Wapres Minta Kembangkan Cara Pikir Toleran

Nasional
Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Ketua DPR Minta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Manfaatkan Medsos

Nasional
Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Gerindra Bersyukur Elektabilitas Prabowo Tertinggi pada Pilpres 2024, tetapi...

Nasional
Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X