Panja Jiwasraya Komisi VI DPR Kerja Tanpa Fraksi Demokrat

Kompas.com - 23/01/2020, 22:52 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua panitia kerja (Panja) Jiwasraya Aria Bima sebelum rapat Panja terkait Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapat Panja tersebut membahas kerangka acuan kegiatan (Terms of References) Panja serta menyusun program kerja Panja terkait permasalahan asuransi Jiwasraya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua panitia kerja (Panja) Jiwasraya Aria Bima sebelum rapat Panja terkait Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Rapat Panja tersebut membahas kerangka acuan kegiatan (Terms of References) Panja serta menyusun program kerja Panja terkait permasalahan asuransi Jiwasraya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja ( Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan Fraksi Demokrat berkukuh tak menyerahkan nama untuk diikutsertakan dalam panja.

Aria menyebut Fraksi Demokrat masih menginginkan pengawasan Jiwasraya dilakukan melalui panitia khusus (pansus).

"Sudah disampaikan bahwa tidak mengirim karena Fraksi Demokrat akan berusaha untuk memberikan masukan kepada fraksi-fraksi lain supaya penyelesaian persoalaan gagal bayar ini lebih efektif menggunakan mekanisme instrumen pansus," kata Aria usai rapat internal Panja Jiwasraya di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Komisi di DPR Ramai-ramai Bentuk Panja Jiwasraya, Bakal Tumpang Tindih?

Ia mengatakan Panja Jiwasraya akan bekerja tanpa partisipasi Fraksi Demokrat.

"Tanpa (Demokrat). Enggak hadir tadi di acara panja dan kami tidak mempersoalkan, karena dari 9 fraksi 8 sudah menyetujui," tuturnya.

Selanjutnya, panja menjadwalkan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Aria mengatakan rapat diadakan Rabu (23/1/2020).

"Hari Rabu kita jadwalkan mengundang Menteri BUMN beserta jajaran direksi asuransi (Jiwasraya)," kata dia.

Diberitakan, Fraksi Partai Demokrat DPR tetap mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K Harman bahkan mengusulkan agar Pansus Jiwasraya menggunakan hak angket.

Baca juga: Kejagung Menggeledah Rumah Dua Tersangka Kasus Jiwasraya

Hak angket ialah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan.

"Kami sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa pembentukan mengajukan penggunaan hak angket bisa di pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk Pansus Angket Jiwasraya," kata Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Menurut Benny, pengawasan kasus Jiwasraya tidak cukup jika hanya menggunakan instrumen panitia kerja (panja) di komisi-komisi terkait.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Nasional
27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

Nasional
Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Nasional
115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 Sejak Maret hingga Hari Ini

115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 Sejak Maret hingga Hari Ini

Nasional
Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Nasional
Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Nasional
Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X