Ketua MPR Sebut MATAKIN Dukung Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Kompas.com - 23/01/2020, 21:31 WIB
Bambang Soesatyo di Kantor DPP PKS,  Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comBambang Soesatyo di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima usulan Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN) mengenai pentingnya amendemen terbatas UUD 1945 terkait pokok-pokok haluan negara, agar pembangunan karakter manusia Indonesia menjadi Pancasilais.

Hal ini disampaikan Bambang usai pertemuan dengan Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN) yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Kemudian, turut hadir dari Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN) yaitu Ketua Umum Budi Santoso Tanuwibowo serta para pengurus Wawan Wiratna, Dede Hasan Senjaya dan Djaengrana Ongawidjaja.

"Pandangan MATAKIN tentang perlunya Indonesia memiliki GBHN, sejalan dengan usulan PBNU dan juga PP Muhammadiyah," kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Bambang mengatakan, selain mengusulkan pokok-pokok haluan negara dalam amendemen terbatas UUD 1945, MATAKIN juga mengusulkan pentingnya kehadiran utusan golongan dalam MPR RI.

Bahkan, MATAKIN mengusulkan masa jabatan presiden dan wakil presiden satu periode dengan masa jabatan 7 tahun.

"Berbagai usulan tersebut tak perlu buru-buru ditolak ataupun diterima. Biarkan mewarnai ruang dialektika kebangsaan kita. Dengan berdiskusi dan saling memberi masukan, kita akan tahu apa yang dibutuhkan bangsa ini," ujarnya.

Baca juga: Dikunjungi MPR, Ini Tanggapan Muhammadiyah, PBNU, MUI, hingga PHDI soal Amendemen UUD 1945

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, sebagai organisasi keagamaan yang mewakili umat Konghucu, MATAKIN berharap Presiden Joko Widodo berkenan menghadiri acara Imlek yang akan diselenggarakan pihaknya.

"Jikapun presiden ingin datang ke perayaan imlek yang diselenggarakan pihak lain, juga dipersilakan. Tapi jangan sampai MATAKIN dilupakan," pungkasnya.

Seperti diketahui, pimpinan MPR sudah melakukan silaturahim kebangsaan terkait wacana amendemen terbatas UUD 1945.

Silahturahim kebangsaan itu dilakukan ke partai-partai politik di DPR, media massa hingga organisasi keagamaan.

Tercatat MPR pada tahun 2019, MPR sudah melakukan silaturahmi ke organisasi keagamaan Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Darma dan Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi).

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X