Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Kompas.com - 23/01/2020, 13:13 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyebut, protes warga Tanjung Priok terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly disebabkan karena kesalahan persepsi.

Herman mengatakan, pihak yang tersinggung pada ucapan Yasonna karena ada yang mengutip pernyataan Menkumham itu secara tidak utuh.

"Saya pikir apa yang terjadi, itu ada salah persepsi. Ada pihak yang merasa tersingggung karena mengutip omongan Menkumham sepotong saja, tidak mengutip konteksnya secara keseluruhan," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Duduk Perkara Pernyataan Menteri Yasonna hingga Didemo Warga Tanjung Priok

Menurut Herman, apabila pernyataan Yasonna Laoly didengar secara menyeluruh, maka tidak semestinya ada pihak yang tersinggung.

Sebab, pada dasarnya pernyataan Yasonna itu mengambarkan kondisi masyarakat saat ini.

Sebagai ahli kriminologi, lanjut Heman, Yasonna sedang berusaha menyampaikan bahwa kemiskinan atau situasi kondisi masyarakat bisa memunculkan kaum elitis, tetapi bisa juga memunculkan kejahatan.

Namun, ada hal yang diakui Herman mengandung kesalahan, yakni Yasonna menyebutkan satu daerah sebagai contoh, yakni Tanjung Priok. Pernyataan ini kemudian dipotong dan diviralkan.

"Timbullah ketersinggungan," ujar Herman.

Baca juga: Soal Tanjung Priok, Yasonna: Sebenarnya yang Saya Sampaikan Ilmiah...

Atas peristiwa ini, Herman menyarankan semua pihak memaafkan Yasonna.

Meski begitu, Herman sekaligus mengingatkan politikus PDI Perjuangan untuk lebih berhati-hati dalam bertutur kata.

"Dalam fungsi pengawasan sebagai politisi, Menkumham juga politisi, saya hanya bilang mbok ya lain kali hati-hati dengan lidah. Walaupun saya juga sering kali keseleo lidah," kata Herman.

Sebelumnya, sejumlah warga Tanjung Priok berdemonstrasi di depan gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020).

Mereka merasa tersinggung dengan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebutkan kawasan Tanjung Priok identik dengan kriminalitas dan kemiskinan.

Baca juga: Protes Warga Tanjung Priok dan Permintaan Maaf Yasonna Laoly

Yasonna Laoly sebelumnya menilai kemiskinan merupakan sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Dia sempat membandingkan antara kawasan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Menteng Jakarta Pusat.

Dalam perbandingannya, dia menyebut, Tanjung Priok banyak melahirkan tindak kriminal karena tingkat perekonomian yang miskin.

Sedangkan hal sebaliknya terjadi di kawasan pemukiman Menteng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com