Mahfud MD: Omnibus Law Seolah Permudah China Masuk, Itu Salah!

Kompas.com - 23/01/2020, 08:50 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Pertemuan Menko Polhukam dan Jaksa Agung itu membahas tentang pelanggaran HAM di masa lalu, penanganan kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri, dan kasus pelajar yang membunuh begal di Malang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenko Polhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Pertemuan Menko Polhukam dan Jaksa Agung itu membahas tentang pelanggaran HAM di masa lalu, penanganan kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri, dan kasus pelajar yang membunuh begal di Malang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, masih banyak pihak yang salah paham dalam mengartikan omnibus law.

Ia mengatakan, banyak pihak yang mengira pemerintah mempermudah masuknya investasi asing dengan omnibus law.

Baca juga: Mahfud MD: Jakarta Sulit Dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara

 

Menurut dia, pemahaman tersebut salah besar karena omnibus law juga berlaku bagi pengusaha lokal yang henda berinvestasi.

"Kan selalu isunya itu salah, penyebar hoaks. Seakan pemerintah itu untuk mempermudah China masuk. Enggak ada urusannya. Mau modal lokal apa asing (sama-sama) masuk di undang-undang itu. Itu salah paham dan sering disalahartikan itu omnibus law," kata Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ia pun mengatakan, dibandingkan China, pemerintah justru lebih sering menyebut Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), Jepang Amerika Serikat (AS), dan negara-negara Eropa sebagai mitra perdagangan dan investasi.

Mahfud juga menyampaikan, sedianya omnibus law bukanlah undang-undang tentang investasi, melainkan mengenai kemudahan menciptakan lapangan kerja.

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Demo Menolak Omnibus Law karena Salah Paham

Ia berharap, dengan adanya omnibus law, penciptaan lapangan kerja menjadi lebih mudah dan bakal mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia.

"Investasi itu bagian kecil saja. Ini undang-undang tentang cipta lapangan kerja dengan mempermudah proses berinvestasi. Prosedur berinvestasi. Siapa saja yang berinvestasi, siapa saja. Ya China, ya Eropa, ya Qatar. Kalau di sidang kabinet itu, jarang nyebut-nyebut China itu," ujar Mahfud.

"Jadi bagaiamana cara investasi yang mudah. Ini berlaku bagi modal asing dan modal lokal," kata dia. 

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Belum Tuntas

ICW: Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Belum Tuntas

Nasional
Semua Pasien Covid-19 dari Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Semua Pasien Covid-19 dari Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Nasional
Cerita Nawawi Pomolango Cekcok dengan Mumtaz Rais di Pesawat...

Cerita Nawawi Pomolango Cekcok dengan Mumtaz Rais di Pesawat...

Nasional
Sebut Urusan dengan Mumtaz Rais Belum Selesai, Nawawi: Saya Laporkan...

Sebut Urusan dengan Mumtaz Rais Belum Selesai, Nawawi: Saya Laporkan...

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 135.123

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 135.123

Nasional
Saat Artis Ramai-ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja...

Saat Artis Ramai-ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja...

Nasional
Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Nasional
Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X