Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Kompas.com - 22/01/2020, 18:49 WIB
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku sudah mengetahui eks caleg PDI-P Harun Masiku tiba di Indonesia pada Selasa (7/1/2020) sejak beberapa waktu yang lalu.

Namun, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengaku belum bisa menyampaikan informasi tersebut karena menunggu izin dari atasannya.

"Perintah untuk kami menyampaikan, tuh hari ini. Terkait kapan kami peroleh, saya tidak bisa katakan," kata Arvin usai konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020).

Arvin sendiri tidak mengungkap siapa atasan yang dimaksud.

Baca juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku di Indonesia, Ini Kata KPK

Namun, Arvin menyebutkan, pihaknya pun tidak bisa buru-buru menyampaikan kabar kembalinya Harun kepada publik.

Sebab, pihak Imigrasi perlu mengecek kembali data perlintasan di Terminal 2F yang prosesnya sempat terlambat diduga karena adanya restrukturisasi Sistem Manajemen Keimigrasian di sana.

"Kami kan perlu melakukan langkah-langkah untuk mengujinya, untuk memperolehnya dan bisa memastikan, dan hari ini kami diberikan arahan untuk menyampaikan bahwa HM sudah berada di Indonesia.," kata Arvin.

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono menambahkan, KPK pun telah diinformasikan terkait keberadaan Harun itu meski kabar itu baru diungkap ke publik hari ini.

"Sudah kita informasikan. Jadi intinya dalam fungsi penegakan hukum kita selalu mendukung apa-apa yang telah dilakukan KPK," kata Bambang.

Baca juga: Harun Masiku di Indonesia sejak 7 Januari, PDI-P: Kami Tidak Tahu

Ia pun membantah apabila Kemenkumham dianggap menyembunyikan Harun Masiku atau menghalang-halangi penegakan hukum terhadap Harun.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Nasional
BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X