Tunggu Perintah Atasan, Alasan Imigrasi Baru Ungkap Kedatangan Harun

Kompas.com - 22/01/2020, 18:49 WIB
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku sudah mengetahui eks caleg PDI-P Harun Masiku tiba di Indonesia pada Selasa (7/1/2020) sejak beberapa waktu yang lalu.

Namun, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengaku belum bisa menyampaikan informasi tersebut karena menunggu izin dari atasannya.

"Perintah untuk kami menyampaikan, tuh hari ini. Terkait kapan kami peroleh, saya tidak bisa katakan," kata Arvin usai konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020).

Arvin sendiri tidak mengungkap siapa atasan yang dimaksud.

Baca juga: Imigrasi Sebut Harun Masiku di Indonesia, Ini Kata KPK

Namun, Arvin menyebutkan, pihaknya pun tidak bisa buru-buru menyampaikan kabar kembalinya Harun kepada publik.

Sebab, pihak Imigrasi perlu mengecek kembali data perlintasan di Terminal 2F yang prosesnya sempat terlambat diduga karena adanya restrukturisasi Sistem Manajemen Keimigrasian di sana.

"Kami kan perlu melakukan langkah-langkah untuk mengujinya, untuk memperolehnya dan bisa memastikan, dan hari ini kami diberikan arahan untuk menyampaikan bahwa HM sudah berada di Indonesia.," kata Arvin.

Kepala Biro Humas Kemenkumham Bambang Wiyono menambahkan, KPK pun telah diinformasikan terkait keberadaan Harun itu meski kabar itu baru diungkap ke publik hari ini.

"Sudah kita informasikan. Jadi intinya dalam fungsi penegakan hukum kita selalu mendukung apa-apa yang telah dilakukan KPK," kata Bambang.

Baca juga: Harun Masiku di Indonesia sejak 7 Januari, PDI-P: Kami Tidak Tahu

Ia pun membantah apabila Kemenkumham dianggap menyembunyikan Harun Masiku atau menghalang-halangi penegakan hukum terhadap Harun.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X