Bentuk Panja, DPR Tak Ingin Kasus Jiwasraya Berakhir seperti First Travel

Kompas.com - 21/01/2020, 05:47 WIB
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIWakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul mengungkapkan alasan Komisi III memilih membentuk panita kerja ( panja) dibandingkan panitia khusus (pansus).

Menurut Arsul, pembentukan pansus untuk kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya tidak diperlukan. Ini agar penyelesaian kasus Jiwasraya tidak bermuatan politis.

"Jadi seperti ini, kok misalnya 6 fraksi lebih pilih panja? Karena kami fokusnya ingin agar kasus ini tidak elemen politisnya dominan, padahal tujuan kita adalah pengembalian," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arsul mengatakan, Komisi III tak ingin pengembalian uang nasabah PT Asuransi Jiwasraya gagal.

Baca juga: Soal Usulan Audit Forensik Kasus Jiwasraya, Kejagung Sebut Sudah Lakukan

Oleh karenanya, kata dia, Komisi III memutus membentuk panja agar pembahasan lebih fokus di komisi masing-masing.

"Jangan sampai kita ribut, tapi ujungnya kayak kasus First Travel. Itulah kenapa kita enggak mau buru-buru pansus. Kalau dengan panja nanti akan sesuai dengan kewenangan komisi masing-masing," ujar dia.

Lebih lanjut, Arsul memahami, krisis Jiwasraya mulai terjadi pada tahun 2011 atau era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Namun, ia mengatakan, tidak ada satu pun pihak yang menyalahkan pemerintah SBY.

"Kita lihat faktual saja untuk cari formulasi penyelesaian yang at least kalaupun enggak total, tapi bisa recovery kerugiannya nasabah. Pokoknya jangan sampai kayak First Travel asetnya malah dirampas negara dengan putusan pengadilan," ucap dia.

Baca juga: Periksa 2 Saksi, Kejagung Bangun Konstruksi Hukum Terkait Kasus Jiwasraya

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III akan membentuk Panitia Kerja ( Panja) Jiwasraya setelah menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Hal ini disampaikan Desmond dalam rapat kerja Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

"DPR akan melaksanakan rapat tertutup dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam penanganan kasus Jiwasraya dan dilanjutkan dengan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya," kata Desmond.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X