Bentuk Panja, DPR Tak Ingin Kasus Jiwasraya Berakhir seperti First Travel

Kompas.com - 21/01/2020, 05:47 WIB
Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIWakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul mengungkapkan alasan Komisi III memilih membentuk panita kerja (panja) dibandingkan panitia khusus (pansus).

Menurut Arsul, pembentukan pansus untuk kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya tidak diperlukan. Ini agar penyelesaian kasus Jiwasraya tidak bermuatan politis.

"Jadi seperti ini, kok misalnya 6 fraksi lebih pilih panja? Karena kami fokusnya ingin agar kasus ini tidak elemen politisnya dominan, padahal tujuan kita adalah pengembalian," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Arsul mengatakan, Komisi III tak ingin pengembalian uang nasabah PT Asuransi Jiwasraya gagal.

Baca juga: Soal Usulan Audit Forensik Kasus Jiwasraya, Kejagung Sebut Sudah Lakukan

Oleh karenanya, kata dia, Komisi III memutus membentuk panja agar pembahasan lebih fokus di komisi masing-masing.

"Jangan sampai kita ribut, tapi ujungnya kayak kasus First Travel. Itulah kenapa kita enggak mau buru-buru pansus. Kalau dengan panja nanti akan sesuai dengan kewenangan komisi masing-masing," ujar dia.

Lebih lanjut, Arsul memahami, krisis Jiwasraya mulai terjadi pada tahun 2011 atau era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Namun, ia mengatakan, tidak ada satu pun pihak yang menyalahkan pemerintah SBY.

"Kita lihat faktual saja untuk cari formulasi penyelesaian yang at least kalaupun enggak total, tapi bisa recovery kerugiannya nasabah. Pokoknya jangan sampai kayak First Travel asetnya malah dirampas negara dengan putusan pengadilan," ucap dia.

Baca juga: Periksa 2 Saksi, Kejagung Bangun Konstruksi Hukum Terkait Kasus Jiwasraya

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, Komisi III akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya setelah menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Hal ini disampaikan Desmond dalam rapat kerja Komisi III DPR di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

"DPR akan melaksanakan rapat tertutup dengan Jaksa Agung untuk meminta penjelasan lebih mendalam penanganan kasus Jiwasraya dan dilanjutkan dengan membentuk panja pengawasan penegakan hukum Jiwasraya," kata Desmond.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X