Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajah Baru KSP: Pelecut Menteri hingga Isu Penampung Kader Parpol...

Kompas.com - 16/01/2020, 09:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) kini memiliki wajah baru. Lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP, lembaga yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Moeldoko itu diberikan wewenang baru oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam payung hukum yang lama, yakni Perpres Nomor 26 Tahun 2015, KSP hanya diberikan wewenang secara umum untuk memastikan program prioritas nasional (PSN) dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden.

Selain itu, KSP juga diberikan wewenang menyelesaikan masalah pada PSN yang mengalami hambatan, melakukan pemantauan terhadap program itu, hingga pengelolaan isu strategis dan pengelolaan strategi komunikasi politik.

Baca juga: Moeldoko: Kalau Ada Menteri yang Mulai Belok, Saya Akan Kencang

Namun melalui Perpres 83/2019, Presiden Jokowi menambahkan fungsi spesifik, yakni mengendalikan PSN untuk memastikan program tersebut dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden.

KSP juga diberikan fungsi mendukung percepatan pelaksanaan PSN dengan menyelesaikan hambatan teknis di dalamnya secara komprehensif.

Dalam wawancara khusus dengan tim Kompas.com, beberapa waktu lalu, Moeldoko menyebut wewenang baru ini sebagai delivery unit.

"Jadi kami meyakinkan Presiden bahwa semua keinginan Presiden disampaikan kepada para menteri secara bagus," ujar Moeldoko.

"Apabila ada bottleneck, kami yang beresin di lapangan. Jadi tidak sekadar sent ya seperti dulu. Tapi memastikan keinginan Presiden ter-delivery, dijalankan," kata dia.

Baca juga: KSP Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, Moeldoko: Kami Pilih yang Profesional

Dalam kata lain, KSP menjadi 'pelecut' bagi kementerian dan lembaga.

Hanya saja, mengutip pidato pertama Moeldoko di depan pegawai KSP, 6 Januari 2020, ia menolak dipersepsikan demikian.

Ia lebih memilih kalimat "kita harus menjadi mitra terbaik untuk kementerian".

Selain itu, KSP diketahui diberikan tugas menjadi pengendali strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan.

Baca juga: VIDEO: Saat Moeldoko Terkenang Jam Tangan Richard Mille...

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com