KSP Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, Moeldoko: Kami Pilih yang Profesional

Kompas.com - 05/11/2019, 13:59 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (22/10/2019). ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menyatakan pihaknya merekrut berbagai elemen untuk mengisi posisi staf di kantornya.

Ia mengungkapkan berbagai elemen tersebut bisa berasal dari relawan, kader partai, aktivis, dan selainnya. Namun ia memastikan semua elemen tersebut merupakan profesional di bidangnya.

"Saya pikir dua minggu sudah tuntas. Karena kami sedang memilih orang-orang yang profesional ya," ujar Moeldoko saat berbincang dengan Kompas.com, di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Moeldoko: Kalau Ada Menteri yang Mulai Belok, Saya Akan Kencang


Ia menambahkan, KSP selaku representasi presiden dan pemerintahan memerlukan banyak sosok yang bisa mengomunikasikan kinerja pemerintah terlepas itu baik maupun buruk hasilnya.

Nantinya, selain diisi lima deputi, KSP juga akan diisi oleh Wakil KSP. Namun, saaf ditanya siapa saja nama yang akan mengisi posisi tersebut, Moeldoko menjawab posisi tersebut masih belum terisi nama-namanya.

"Bisa LSM, kita ambil LSM, ambil parpol, ambil relawan. Tapi yang betul-betul profesional. Jadi posisi paling atasnya profesional," lanjut dia. 

"Siapkan orang-orang Anda yang paten, nanti akan kita seleksi di sini. Standar utamanya profesional paling atas. Kita sudah komunikasi," kata mantan Panglima TNI ini.

Diberitakan sebelumnya, KSP akan menampung relawan dan kader parpol yang bersedia bekerja untuk pemerintah.

Langkah ini ditempuh karena Moeldoko menyadari ada keberatan dari parpol pendukung dan kelompok relawan yang belum mendapat jatah menteri.

"Ya saya pikir kontribusi partai politik di pemerintahan tidak dibatasi menteri atau wamen. Saya juga memikirkan itu. Saya sudah konsultasi dengan partai politik. Oke lah nanti kita siapkan (posisi) di KSP," kata Moeldoko.

Parpol yang belum terakomodasi yakni Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Baca juga: Siap Tampung Relawan dan Kader Parpol, KSP Cari yang Paten

Meski ikut mendukung Jokowi-Ma'ruf memenangkan pilpres 2019, namun ketiga parpol tersebut gagal di pemilu legislatif dan tak lolos ke Senayan. 

Moeldoko mengaku sudah bicara dengan pimpinan parpol-parpol tersebut. Ia meminta pimpinan parpol itu menyiapkan kader terbaik untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lewat KSP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X