Wapres Minta Kejaksaan Tuntaskan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kompas.com - 15/01/2020, 19:54 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMWakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kejaksaan Agung segera memproses kasus dugaan korupsi di PT Asabri dan menuntaskan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya.

"Prinsipnya pemerintah mendorong supaya Kejaksaan Agung memproses ini secara tuntas. Oleh karena itu nanti Kejaksaan Agung akan menentukan siapa yang bersalah di sini," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Komisi VI Resmi Bentuk Panja Jiwasraya

Ia menambahkan, nantinya putusan pengadilan juga akan menentukan bagaimana mekanisme penggantian rugi terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar.

Ma'ruf pun meminta publik bersabar lantaran kasus Jiwasraya saat ini masih masuk dalam tahap penyidikan.

Di sisi lain, Ketua nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga meminta Kejagung segera memproses kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

"Saya kira nanti ada mekanisme yang nanti akan ditetapkan. Kan masih dalam pengkajian, seperti apa, berapa besarnya, berapa jumlah nasabah. Nanti ada cara-caranya. Ini kan masalah yang tentu tidak sederhana memutuskannya," papar Wapres.

"Semua sudah ada mekanismenya. Kita dorong semua itu dilakukan lembaga dan instansi yang berwenang," lanjut Ma'ruf.

Diketahui, saat ini terdapat dua dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua perusahaan BUMN yakni di perusahaan asuransi Jiwasraya dan perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri PT Asabri.

Baca juga: Dibandingkan Panja, PKS Lebih Pilih Pansus soal Korupsi Jiwasraya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sempat mengatakan, terdapat isu Korupsii di Asasbri dengan nilai di atas Rp 10 triliun.

Sedangkan dalam kasus Jiwasraya, saat ini Kejaksaan Agung telah menahan lima tersangka kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah itu selama 20 hari ke depan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X