Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Pembentukan Panja Jiwasraya di 3 Komisi, PPP: Pansus Tak Tepat

Kompas.com - 15/01/2020, 16:31 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PPP DPR Arsul Sani sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan wacana pembentukan Pansus Jiwasraya dibatalkan.

Menurut Arsul, lebih tepat jika DPR mendorong komisi terkait membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Kalau fokus kita ke ikhtiar memaksimalkan pengembalian kerugian nasabah, menurut saya pansus enggak tepat. Itu biar jadi panja di komisi terkait," kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Baca juga: Kementerian BUMN Belum Pastikan Suntikan Dana Talangan untuk Jiwasraya

Senada dengan Dasco, ia menyatakan pembentukan panja bisa dilakukan Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI.

Komisi III membidangi urusan hukum, Komisi VI membidangi urusan BUMN, dan Komisi XI membidangi urusan keuangan.

"Misal Komisi VI didukung kalau ada panja lain di Komisi III terkait dengan penegakan hukum dan Komisi XI terkait pengawasan di lembaga keuangan," ujar Arsul.

Arsul pun sempat menyinggung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap tak bersuara terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Menurut dia, seharusnya OJK lebih berperan daripada BPK.

"Yang sampai sekarang masih diam itu OJK. Sistem pemerintahan kita kan mengamanahkan bahwa pengawasan bank atau lembaga keuangan seperti asuransi ada pada OJK meski ada dewan asuransi. Ini knp kok tidak ada early warning. Sampai sekarang OJK masih diam-diam saja. Yang galak kan BPK," kata Arsul.

Diberitakan, wacana DPR membentuk panitia khusus untuk mengawasi kasus di tubuh Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) batal.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR akan mendorong komisi terkait, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI untuk membentuk panitia kerja (panja).

Baca juga: Pengembalian Dana Nasabah Harus Tunggu Sampai Jiwasraya Dapat Untung

"Menurut saya akan terlalu lama bikin pansus prosesnya. Jadi karena pemerintah sudah melakukan hal-hal yang perlu kita respons cepat ya, kita akan segera," ucap Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

"Kalau panja kan cepat, hari ini bisa segera bikin panja di masing-masing komisi," kata Dasco

Dia menyatakan, DPR mesti bergerak cepat untuk menyeimbangkan langkah pemerintah dalam penanganan krisis Jiwasraya dan Asabri. Menurut Dasco, pembentukan pansus akan memakan waktu lama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com