Tak Setuju dengan PDI-P, PPP Minta Parliamentary Treshold Tak Naik

Kompas.com - 15/01/2020, 11:20 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - PPP menolak usul PDI Perjuangan soal menaikkan ambang batas suara parlemen alias parliamantary treshold menjadi lima persen.

"PPP setujunya itu kalau bisa, tidak dinaikkan," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Demikian pula mengenai usul PDI-P mengubah pelaksanaan sistem pemilu dari terbuka menjadi proporsional tertutup.

Baca juga: Usul Menaikkan PT Dinilai Hanya Akan Buang-buang Suara


Menurut Arsul, apabila sistem pemilu memang ingin diubah, maka harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Sebab, sistem proporsional tertutup cenderung tidak demokrasi sekaligus berpotensi melahirkan oligarki.

"Tentu proposional tertutup harus dengan pengaturan yang lebih baik juga supaya apa yang menjadi kritik teman-teman masyarakat sipil, kayak zaman dulu akan terjadi oligarki," ujar Arsul.

"Makanya ini kan harus diatur," lanjut dia.

Baca juga: Pro Kontra Parpol soal Wacana Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Meski demikian, Arsul menekankan bahwa pernyataannya in bukan bermaksud untuk mencampuri urusan internal PDI-P.

Arsul menegaskan, PPP menghormati seluruh keputusan PDI-P.

Arsul pun yakin PDI-P membuka ruang diskusi untuk membicarakan keputusan-keputusan tersebut dengan partai politik lain.

"Itu tentu aspirasi dari atau keputusan Rakernas PDI-P yang kami hormati," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X